medcom.id, Jakarta: Aktivis hak asasi manusia Ratna Sarumpaet bersama Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) menyambangi Gedung DPRD DKI Jakarta. Kedatangan Ratna untuk memperjuangkan hak ratusan warga Kampung Pasar Ikan dan Akuarium yang terkena penggusuran, Senin 11 April.
Ratna mengungkapkan, sebanyak 500 lebih kepala keluarga (KK) di Pasar Ikan dan Akuarium sudah mendapatkan jatah unit rumah susun sewa. Namun, mereka warga pengontrak. Sementara sekitar 385 KK warga asli Pasar Ikan dan Akuarium belum mendapatkan kompensasi.
"Ada ratusan warga asli Pasar Ikan dan Akuarium belum mendapat rumah susun. Memang mungkin mereka tidak punya sertifikat, tapi mereka tinggal di sana sudah turun menurun," kata Ratna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016).
Lagipula, lanjut Ratna, warga Kampung Pasar Ikan dan Akuarium tidak setuju dengan pemberian rusun sebagai kompensasi. Ratna menuturkan, warga hanya ingin meminta ganti rugi berupa uang setara nilai material bangunan.
"Legal atau ilegal mereka tetap punya hak. Jangan usir orang sembarangan seperti sampah," kata Ratna.
Terlebih, Kampung Pasar Ikan masuk kawasan cagar budaya. Ratna menegaskan tidak ada gunanya Pasar Ikan sebagai cagar budaya kalau tidak ada nelayan di sekitarnya.
"Tidak ada gunanya Pasar Ikan tanpa nelayan di sekitarnya. Kalau membersihkan kawasan Kampung Pasar Ikan ya ajak warganya untuk menjaga, bukan dibuang," tegas Ratna yang mengenakan kebaya hijau muda.
Sekira pukul, 11:30 WIB, Ratna dan HAMI serta puluhan warga gusuran diterima Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Mereka saat ini tengah berdiskusi mencari solusi.
medcom.id, Jakarta: Aktivis hak asasi manusia Ratna Sarumpaet bersama Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) menyambangi Gedung DPRD DKI Jakarta. Kedatangan Ratna untuk memperjuangkan hak ratusan warga Kampung Pasar Ikan dan Akuarium yang terkena penggusuran, Senin 11 April.
Ratna mengungkapkan, sebanyak 500 lebih kepala keluarga (KK) di Pasar Ikan dan Akuarium sudah mendapatkan jatah unit rumah susun sewa. Namun, mereka warga pengontrak. Sementara sekitar 385 KK warga asli Pasar Ikan dan Akuarium belum mendapatkan kompensasi.
"Ada ratusan warga asli Pasar Ikan dan Akuarium belum mendapat rumah susun. Memang mungkin mereka tidak punya sertifikat, tapi mereka tinggal di sana sudah turun menurun," kata Ratna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016).
Lagipula, lanjut Ratna, warga Kampung Pasar Ikan dan Akuarium tidak setuju dengan pemberian rusun sebagai kompensasi. Ratna menuturkan, warga hanya ingin meminta ganti rugi berupa uang setara nilai material bangunan.
"Legal atau ilegal mereka tetap punya hak. Jangan usir orang sembarangan seperti sampah," kata Ratna.
Terlebih, Kampung Pasar Ikan masuk kawasan cagar budaya. Ratna menegaskan tidak ada gunanya Pasar Ikan sebagai cagar budaya kalau tidak ada nelayan di sekitarnya.
"Tidak ada gunanya Pasar Ikan tanpa nelayan di sekitarnya. Kalau membersihkan kawasan Kampung Pasar Ikan ya ajak warganya untuk menjaga, bukan dibuang," tegas Ratna yang mengenakan kebaya hijau muda.
Sekira pukul, 11:30 WIB, Ratna dan HAMI serta puluhan warga gusuran diterima Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Mereka saat ini tengah berdiskusi mencari solusi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
