medcom.id, Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan, pencopotan komisaris dapat dilakukan untuk membuat jera BUMD yang berani menyalahgunakan aset daerah. Sebab BUMD merupakan milik pemerintah daerah.
"Itu (pencopotan komisaris) sebagai tindak lanjut, karena BUMD itu milik DKI, maka DKI bisa ambil kebijakan untuk merombak jajaran, baik itu di tingkat komisaris maupun direksi," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (21/3/2016).
Djarot tak ingin ada oknum yang menyalahgunakan aset Pemda. Menurutnya, ini merupakan hal yang serius. Sebab, berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta memiliki kekurangan dalam hal manajemen aset.
"Salah satu kekurangan utama dari pengelolaan keuangan negara yang disorot BPK adalah manajemen aset, katanya itu ada, sudah dirilis tentang sistem informasi aset (SIA)," jelas Djarot.
Djarot juga ingin Pemprov DKI memiliki BUMD yang bersih dan profesional. Untuk itu lah ia juga mendorong petinggi BUMD serius dalam mengelola bisnis.
"Termasuk keberadaan komisaris, jangan hanya namanya doang tapi aktif juga mengawasi dan mengendalikan pengelolaan BUMD," tandas Djarot.
medcom.id, Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan, pencopotan komisaris dapat dilakukan untuk membuat jera BUMD yang berani menyalahgunakan aset daerah. Sebab BUMD merupakan milik pemerintah daerah.
"Itu (pencopotan komisaris) sebagai tindak lanjut, karena BUMD itu milik DKI, maka DKI bisa ambil kebijakan untuk merombak jajaran, baik itu di tingkat komisaris maupun direksi," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (21/3/2016).
Djarot tak ingin ada oknum yang menyalahgunakan aset Pemda. Menurutnya, ini merupakan hal yang serius. Sebab, berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta memiliki kekurangan dalam hal manajemen aset.
"Salah satu kekurangan utama dari pengelolaan keuangan negara yang disorot BPK adalah manajemen aset, katanya itu ada, sudah dirilis tentang sistem informasi aset (SIA)," jelas Djarot.
Djarot juga ingin Pemprov DKI memiliki BUMD yang bersih dan profesional. Untuk itu lah ia juga mendorong petinggi BUMD serius dalam mengelola bisnis.
"Termasuk keberadaan komisaris, jangan hanya namanya doang tapi aktif juga mengawasi dan mengendalikan pengelolaan BUMD," tandas Djarot.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
