Jakarta: Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, mengungkapkan berdasarkan data kependudukan, ada 11,3 juta penduduk yang terdaftar di DKI Jakarta. Namun, faktanya hanya sekitar 8,9 juta penduduk yang berdomisili di Jakarta.
"Sisanya tidak berdomisili di Jakarta. Ini menjadi kendala dalam memberikan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan. Akan ada potensi tidak tepat sasaran," ujar Joko, Jumat, 17 November 2023.
Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta bersama Lembaga Demografi Universitas Indonesia (UI) menjalin kerja sama sebagai upaya mengatasi persoalan demografi di ibu kota. Harapannya, kebijakan demografi dan kependudukan yang erat kaitannya dengan urusan sosial dapat menjadi lebih tepat sasaran.
"Pemprov DKI Jakarta memerlukan masukan guna merumuskan kebijakan yang dapat mengontrol pendataan dan pendaftaran penduduk secara de facto," ungkapnya.
Dalam implementasi tersebut, upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Kerja sama ini dilakukan melalui penerapan kebijakan penonaktifan sementara NIK bagi penduduk yang secara de facto sudah tidak lagi berdomisili di wilayah DKI Jakarta selama satu tahun.
Ia mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa transformasi Jakarta menuju kota global memiliki berbagai tantangan, salah satunya adalah aspek data kependudukan karena Jakarta menempati urutan ke-70 kota terpadat di dunia.
Permasalahan kependudukan yang dihadapi antara lain adalah tren peningkatan jumlah penduduk pendatang setiap tahun dan karakteristik penduduk pendatang yang umumnya memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan rendah.
"Jika tidak ditangani dengan tepat, maka berpotensi menjadi persoalan perkotaan, seperti kemiskinan ekstrem, stunting di wilayah kumuh, dan sebagainya," ujarnya.
Jakarta: Sekretaris Daerah (Sekda)
DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, mengungkapkan berdasarkan data kependudukan, ada 11,3 juta penduduk yang terdaftar di DKI Jakarta. Namun, faktanya hanya sekitar 8,9 juta penduduk yang
berdomisili di Jakarta.
"Sisanya tidak berdomisili di Jakarta. Ini menjadi kendala dalam memberikan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan. Akan ada potensi tidak tepat sasaran," ujar Joko, Jumat, 17 November 2023.
Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta bersama Lembaga Demografi Universitas Indonesia (UI) menjalin kerja sama sebagai upaya mengatasi persoalan demografi di ibu kota. Harapannya, kebijakan demografi dan kependudukan yang erat kaitannya dengan urusan sosial dapat menjadi lebih tepat sasaran.
"Pemprov DKI Jakarta memerlukan masukan guna merumuskan kebijakan yang dapat mengontrol pendataan dan pendaftaran penduduk secara de facto," ungkapnya.
Dalam implementasi tersebut, upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Kerja sama ini dilakukan melalui penerapan kebijakan penonaktifan sementara NIK bagi penduduk yang secara de facto sudah tidak lagi berdomisili di wilayah DKI Jakarta selama satu tahun.
Ia mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa transformasi Jakarta menuju kota global memiliki berbagai tantangan, salah satunya adalah aspek data kependudukan karena Jakarta menempati urutan ke-70 kota terpadat di dunia.
Permasalahan kependudukan yang dihadapi antara lain adalah tren peningkatan jumlah penduduk pendatang setiap tahun dan karakteristik penduduk pendatang yang umumnya memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan rendah.
"Jika tidak ditangani dengan tepat, maka berpotensi menjadi persoalan perkotaan, seperti kemiskinan ekstrem, stunting di wilayah kumuh, dan sebagainya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
