medcom.id, Jakarta: Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri memastikan tak akan menghapus pos anggaran yang ada di APBD DKI. Pengesahan akan dilakukan secepatnya agar anggaran itu segera digunakan.
"Pergubnya sudah masuk, kami akan evaluasi, tetapi tidak banyak masalah, tak ada pencoretan pos anggaran,” kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di JCC, Jakarta, Selasa (24/3/2015).
Menurutnya, evaluasi yang dilakukan hanya teknis anggaran untuk memastikan program prioritas dapat dijalankan lebih dahulu. Seperti, pembangunan rumah susun, jalan alternatif, penanggulangan banjir, program kesehatan dan pendidikan. “Evaluasi tak lama, tiga hari selesai. Tapi yang penting persiapan untuk APBD Perubahan," ujarnya.
Ia menilai, penggunaan APBD 2014 adalah solusi bagi DPRD dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. "Jangan sampai anggaran tersandera kepentingan politik. Terlambat satu hari saja bisa merugikan semua pihak," katanya.
Seperti diketahui, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi selaku Ketua Badan Anggaran secara resmi menolak RAPBD 2015. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terpaksa mengekuarkan Pergub untuk menggunakan APBD 2014. Akibatnya, ada sejumlah program yang harus dicoret.
medcom.id, Jakarta: Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri memastikan tak akan menghapus pos anggaran yang ada di APBD DKI. Pengesahan akan dilakukan secepatnya agar anggaran itu segera digunakan.
"Pergubnya sudah masuk, kami akan evaluasi, tetapi tidak banyak masalah, tak ada pencoretan pos anggaran,” kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di JCC, Jakarta, Selasa (24/3/2015).
Menurutnya, evaluasi yang dilakukan hanya teknis anggaran untuk memastikan program prioritas dapat dijalankan lebih dahulu. Seperti, pembangunan rumah susun, jalan alternatif, penanggulangan banjir, program kesehatan dan pendidikan. “Evaluasi tak lama, tiga hari selesai. Tapi yang penting persiapan untuk APBD Perubahan," ujarnya.
Ia menilai, penggunaan APBD 2014 adalah solusi bagi DPRD dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. "Jangan sampai anggaran tersandera kepentingan politik. Terlambat satu hari saja bisa merugikan semua pihak," katanya.
Seperti diketahui, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi selaku Ketua Badan Anggaran secara resmi menolak RAPBD 2015. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terpaksa mengekuarkan Pergub untuk menggunakan APBD 2014. Akibatnya, ada sejumlah program yang harus dicoret.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
