medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik akan memanggil anggota DPRD Fraksi Gerindra Rina Aditya Sartika yang diduga mengambil keuntungan dari pengadaan buku dalam APBD 2014 untuk membiayai pencalonannya menjadi caleg. Pemanggilan akan dilakukan jika putri tersangka kasus korupsi UPS Alex Usman itu sudah dinyatakan sebagai tersangka.
"Sebagai ketua partai, saya bertanggungjawab untuk meminta keterangan Rina. Tetapi kalau masih kabar burung belum bisa diambil tindakan," kata Taufik yang juga Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2015).
Taufik mengaku tak tahu Rina mengajukan pengadaan buku lewat pos anggaran Dinas Pendidikan di APBD DKI Jakarta 2014. Sebab, saat itu Rina belum menjadi kader Gerindra.
"Saya tidak mengerti dengan masalah ini. Bukunya saja belum pernah lihat. Sebab, saya tidak ada kepentingan di sana. Nanti kalau sudah jelas akan kami minta keterangannya,” ujarnya.
Seperti diketahui, kasus pengadaan buku yang melibatkan Rina berawal dari kisruh RAPBD DKI 2015. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga ada dana siluman sebesar Rp12,1 triliun di dalam APBD Perubahan 2014, salah satunya pengadaan barang di Dinas Pendidikan, seperti pengadaan alat UPS, pelatihan guru, pengadaan barang untuk peningkatan mutu kelas dan sebagainya.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik akan memanggil anggota DPRD Fraksi Gerindra Rina Aditya Sartika yang diduga mengambil keuntungan dari pengadaan buku dalam APBD 2014 untuk membiayai pencalonannya menjadi caleg. Pemanggilan akan dilakukan jika putri tersangka kasus korupsi UPS Alex Usman itu sudah dinyatakan sebagai tersangka.
"Sebagai ketua partai, saya bertanggungjawab untuk meminta keterangan Rina. Tetapi kalau masih kabar burung belum bisa diambil tindakan," kata Taufik yang juga Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2015).
Taufik mengaku tak tahu Rina mengajukan pengadaan buku lewat pos anggaran Dinas Pendidikan di APBD DKI Jakarta 2014. Sebab, saat itu Rina belum menjadi kader Gerindra.
"Saya tidak mengerti dengan masalah ini. Bukunya saja belum pernah lihat. Sebab, saya tidak ada kepentingan di sana. Nanti kalau sudah jelas akan kami minta keterangannya,” ujarnya.
Seperti diketahui, kasus pengadaan buku yang melibatkan Rina berawal dari kisruh RAPBD DKI 2015. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga ada dana siluman sebesar Rp12,1 triliun di dalam APBD Perubahan 2014, salah satunya pengadaan barang di Dinas Pendidikan, seperti pengadaan alat UPS, pelatihan guru, pengadaan barang untuk peningkatan mutu kelas dan sebagainya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
