Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan melibatkan daerah penyangga dalam perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kekhususan Jakarta. RUU tersebut akan diusulkan Pemprov DKI guna mempersiapkan status baru Jakarta sebagai pusat perekonomian setelah tak lagi menjadi ibu kota.
"Kami mengajak semua pihak, siapa saja kami sudah mengundang," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin malam, 11 April 2022.
Ariza sapaan Riza, menyampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah meminta jajaran Pemprov DKI untuk mengundang para pakar dan ahli untuk memberikan masukan terkait RUU Kekhususan Jakarta. Pemprov DKI juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan daerah penyangga.
Menurut dia, keberadaan Jakarta tak bisa lepas dari kebijakan serta aktivitas di daerah penyangga. Pemprov DKI akan memberikan kesempatan kepada daerah penyangga untuk memberikan aspirasi serta rekomendasi dalam perumusan RUU Kekhususan Jakarta.
"Kita lihat bagaimana penanganan covid pemberlakuan dilakukan oleh pemerintah pusat pasti memperhatikan daerah penyangga. Tata ruang juga begitu, banjir juga begitu sampai Cianjur bahkan, Sukabumi kita perhatikan. Jadi Jakarta ini tidak bisa berdiri sendiri," ujar dia.
Baca: Rencana Tata Ruang IKN Nusantara Hampir Rampung
RUU tersebut masih terus dalam pembahasan sejak Maret 2022. Dia menargetkan draf RUU itu bisa disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri pada bulan depan.
"Kita akan upayakan sisa waktu di bulan ini kita akan selesaikan, juga akan mendengarkan, mengakomodasi semua elemen masyarakat, termasuk nanti daerah-daerah penyangga. Kami tunggu masukan-masukannya," tutur dia.
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov)
DKI Jakarta memastikan akan melibatkan daerah penyangga dalam perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU)
Kekhususan Jakarta. RUU tersebut akan diusulkan
Pemprov DKI guna mempersiapkan status baru Jakarta sebagai pusat perekonomian setelah tak lagi menjadi ibu kota.
"Kami mengajak semua pihak, siapa saja kami sudah mengundang," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin malam, 11 April 2022.
Ariza sapaan Riza, menyampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah meminta jajaran Pemprov DKI untuk mengundang para pakar dan ahli untuk memberikan masukan terkait RUU Kekhususan Jakarta. Pemprov DKI juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan daerah penyangga.
Menurut dia, keberadaan Jakarta tak bisa lepas dari kebijakan serta aktivitas di daerah penyangga. Pemprov DKI akan memberikan kesempatan kepada daerah penyangga untuk memberikan aspirasi serta rekomendasi dalam perumusan RUU Kekhususan Jakarta.
"Kita lihat bagaimana penanganan covid pemberlakuan dilakukan oleh pemerintah pusat pasti memperhatikan daerah penyangga. Tata ruang juga begitu, banjir juga begitu sampai Cianjur bahkan, Sukabumi kita perhatikan. Jadi Jakarta ini tidak bisa berdiri sendiri," ujar dia.
Baca:
Rencana Tata Ruang IKN Nusantara Hampir Rampung
RUU tersebut masih terus dalam pembahasan sejak Maret 2022. Dia menargetkan draf RUU itu bisa disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri pada bulan depan.
"Kita akan upayakan sisa waktu di bulan ini kita akan selesaikan, juga akan mendengarkan, mengakomodasi semua elemen masyarakat, termasuk nanti daerah-daerah penyangga. Kami tunggu masukan-masukannya," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
