medcom.id, Jakarta: Polemik antara PT Jakarta Monorail dan Pemerintah DKI Jakarta terjadi karena birokrasi Indonesia yang rumit. Proyek transportasi massal bernama monorail tertunda entah sampai kapan.
"Birokrasi Indonesia ada dua. Satu banyak bacot. Dua banyak korupsi," kata pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana dalam diskusi bertajuk "Monorel: Infrastruktur atau Politik?" di Restoran Outback steakhouse, Kuningan City, Jakarta, Sabtu, (24/5/2014).
Menurut Tjipta, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI harus satu suara menentukan kelanjutan nasib proyek monorail. Pemerintah dan swasta harus saling percaya satu sama lain. Bila tidak, proyek akan jadi kenangan masa lalu.
Direktur Utama PT Jakarta Monorail John Aryananda menyadari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan mampu mengatasi permasalahan kemacetan di Jakarta. Salag satu solusi kemacetan bisa diselesaikan dengan monorail. Sayangnya, kata Jhon, belum adan dukungan dari pemerintah pusat.
"Kita memaklumi kesulitan Pemerintah Provinsi DKI, harus ada reformasi birokrasi," kata John.
Staf Ahli Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Swasta dari Bappenas Lukas Hutagalung menegaskan, pihaknya sedang berkomunikasi dengan pihak swasta. Menurut Lukas, anggaran proyek yang tahun 2008/2009 hanya 4,5 miliar kini menjadi Rp12 triliun. Anggaran kian membengkak jika negosiasi tidak usai.
"Semakin tertunda, semakin tinggi biaya infrastruktur. Kalau mau dipolitisasi, lihat ke sana dong," kata Lukas.
medcom.id, Jakarta: Polemik antara PT Jakarta Monorail dan Pemerintah DKI Jakarta terjadi karena birokrasi Indonesia yang rumit. Proyek transportasi massal bernama monorail tertunda entah sampai kapan.
"Birokrasi Indonesia ada dua. Satu banyak bacot. Dua banyak korupsi," kata pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana dalam diskusi bertajuk "Monorel: Infrastruktur atau Politik?" di Restoran Outback steakhouse, Kuningan City, Jakarta, Sabtu, (24/5/2014).
Menurut Tjipta, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI harus satu suara menentukan kelanjutan nasib proyek monorail. Pemerintah dan swasta harus saling percaya satu sama lain. Bila tidak, proyek akan jadi kenangan masa lalu.
Direktur Utama PT Jakarta Monorail John Aryananda menyadari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan mampu mengatasi permasalahan kemacetan di Jakarta. Salag satu solusi kemacetan bisa diselesaikan dengan monorail. Sayangnya, kata Jhon, belum adan dukungan dari pemerintah pusat.
"Kita memaklumi kesulitan Pemerintah Provinsi DKI, harus ada reformasi birokrasi," kata John.
Staf Ahli Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Swasta dari Bappenas Lukas Hutagalung menegaskan, pihaknya sedang berkomunikasi dengan pihak swasta. Menurut Lukas, anggaran proyek yang tahun 2008/2009 hanya 4,5 miliar kini menjadi Rp12 triliun. Anggaran kian membengkak jika negosiasi tidak usai.
"Semakin tertunda, semakin tinggi biaya infrastruktur. Kalau mau dipolitisasi, lihat ke sana dong," kata Lukas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DOR)
