medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan tidak ingin cuti selama masa kampaye Pilkada DKI. Ahok rela tak kampanye asal diperbolehkan menjalankan tugasnya sebagai gubernur.
"Makanya kalau saya bisa pilih, saya pilih tidak kampanye," kata Ahok di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2016).
Menurut Ahok, petahana diminta cuti karena dikhawatirkan menggunakan kewenangan dan fasilitas negara yang dimiliki untuk kampanye. "Enggak usah sosialisasi (kampanya) mending gue jaga APBD saja," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini tidak mau cuti Cuma demi kampanye. Dia tak bisa menjamin Pelaksana Tugas pengganti dirinya bisa mengelola APBP DKI dengan baik. Sebab, bisa saja saat cuti selesai, APBD tersebut diubah, sementara Ahok masih menjadi pemegang kuasa APBD DKI.
"Kalau dia (Plt) jujur tapi enggak berani melawan DPRD dan saya masuk lagi. Tapi kacau balau gimana? Saya kan sampai Oktober 2017 masih menjabat," ujar Ahok.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI, Soemarno menerangkan Ahok harus mengajukan cuti. Ketentuan ini berdasarkan Paal 70 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.
"Selama masa itu (kampanye). Bukan dari awal ditentukan jadi calon, tetapi selama masa kampanye. Ia harus sudah cuti sampai hari pemungutan suara," kata Sumarno.
Pada ayat 2 peraturan tersebut tertulis gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masa jadwal kampaye selama tiga bulan mulai 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan tidak ingin cuti selama masa kampaye Pilkada DKI. Ahok rela tak kampanye asal diperbolehkan menjalankan tugasnya sebagai gubernur.
"Makanya kalau saya bisa pilih, saya pilih tidak kampanye," kata Ahok di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2016).
Menurut Ahok, petahana diminta cuti karena dikhawatirkan menggunakan kewenangan dan fasilitas negara yang dimiliki untuk kampanye. "Enggak usah sosialisasi (kampanya) mending gue jaga APBD saja," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini tidak mau cuti Cuma demi kampanye. Dia tak bisa menjamin Pelaksana Tugas pengganti dirinya bisa mengelola APBP DKI dengan baik. Sebab, bisa saja saat cuti selesai, APBD tersebut diubah, sementara Ahok masih menjadi pemegang kuasa APBD DKI.
"Kalau dia (Plt) jujur tapi enggak berani melawan DPRD dan saya masuk lagi. Tapi kacau balau gimana? Saya kan sampai Oktober 2017 masih menjabat," ujar Ahok.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI, Soemarno menerangkan Ahok harus mengajukan cuti. Ketentuan ini berdasarkan Paal 70 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.
"Selama masa itu (kampanye). Bukan dari awal ditentukan jadi calon, tetapi selama masa kampanye. Ia harus sudah cuti sampai hari pemungutan suara," kata Sumarno.
Pada ayat 2 peraturan tersebut tertulis gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masa jadwal kampaye selama tiga bulan mulai 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
