medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membongkar 498 makam fiktif. Makam itu tersebar di 17 tempat pemakaman umum (TPU).
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Djafar Muchlisin mengatakan, pihaknya sudah melakukan penertiban makam fiktif sejak Juni 2016. Secara keseluruhan, terindikasi ada 744 makam fiktif di Jakarta.
"Sebanyak 498 di antaranya atau sekitar 67 persen yang terindikasi makam fiktif sudah kita bongkar. Semua dikembalikan seperti semula," kata Djafar dikutip dari situs resmi Pemprov DKI, Beritajakarta.com, Rabu (26/10/2016).
Djafar mengakui, berita penertiban melalui media cetak dan elektronik berdampak terhadap pengembalian lahan makam fiktif. Tercatat ada sebanyak 132 petak makam yang telah dipesan sebelumnya dikembalikan secara sukarela oleh warga.
"Kita juga sudah keluarkan penghentian sementara pelayanan pemakaman petak lahan baru di 15 TPU sejak 1 Oktober 2016," katanya.
Sebagai upaya pengawasan, pihaknya melakukan pembaharuan kepengurusan TPU. Semua pengawas TPU lama dimutasi keluar dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Selain itu, ada sembilan orang pekerja harian lepas (PHL) yang dipecat karena terbukti terlibat praktik pungutan liar (pungli) makam di TPU.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ZkeJOyAK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membongkar 498 makam fiktif. Makam itu tersebar di 17 tempat pemakaman umum (TPU).
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Djafar Muchlisin mengatakan, pihaknya sudah melakukan penertiban makam fiktif sejak Juni 2016. Secara keseluruhan, terindikasi ada 744 makam fiktif di Jakarta.
"Sebanyak 498 di antaranya atau sekitar 67 persen yang terindikasi makam fiktif sudah kita bongkar. Semua dikembalikan seperti semula," kata Djafar dikutip dari situs resmi Pemprov DKI,
Beritajakarta.com, Rabu (26/10/2016).
Djafar mengakui, berita penertiban melalui media cetak dan elektronik berdampak terhadap pengembalian lahan makam fiktif. Tercatat ada sebanyak 132 petak makam yang telah dipesan sebelumnya dikembalikan secara sukarela oleh warga.
"Kita juga sudah keluarkan penghentian sementara pelayanan pemakaman petak lahan baru di 15 TPU sejak 1 Oktober 2016," katanya.
Sebagai upaya pengawasan, pihaknya melakukan pembaharuan kepengurusan TPU. Semua pengawas TPU lama dimutasi keluar dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Selain itu, ada sembilan orang pekerja harian lepas (PHL) yang dipecat karena terbukti terlibat praktik pungutan liar (pungli) makam di TPU.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
