Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 Nova Harivan Paloh. Medcom.id/Nur Azizah
Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 Nova Harivan Paloh. Medcom.id/Nur Azizah

Pemprov DKI Diminta Ikuti Putusan PTUN Soal Gugatan Korban Banjir

Putri Anisa Yuliani • 17 Februari 2022 21:40
Jakarta: Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mendorong agar Pemprov DKI menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentang gugatan korban banjir. Pemprov DKI diminta tak usah melakukan banding atas putusan tersebut.
 
Menurut Nova, putusan PTUN tidak terlalu berbeda jauh dengan program pengendalian banjir yang saat ini dilakukan Pemprov DKI. Yakni, pengerukan dan normalisasi kali.
 
"Ya saran saya pasrah saja. Ikuti saja. Toh selama ini program Pemprov DKI juga tidak jauh berbeda seperti pengerukan untuk penambahan kapasitas kali. Normalisasi juga sedang berjalan di Kali Ciliwung," kata Nova saat dihubungi Media Indonesia, Kamis, 17 Februari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, anggota Fraksi Partai NasDem itu mengatakan membutuhkan proses yang cukup panjang untuk memenuhi tuntutan normalisasi di kali-kali lainnya. Dia mencontohkan program normalisasi kali yang akan berjalan adalah Kali Ciliwung, Kali Jati Kramat, serta Kali Sunter.
 
"Untuk normalisasi kali-kali lainnya di luar program seperti yang ada pada putusan PTUN perlu koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane). Karena normalisasi Pemprov DKI kerja sama dengan BBWSCC dan ada APBN di situ. Masalahnya BBWSCC mau atau tidak memprogramkan," ujar Nova.
 
Baca: Gugatan Warga Dikabulkan, Anies Wajib Normalisasi Kali hingga Bayar Rp1 M
 
Dia menilai gugatan warga serta putusan ini sebagai bentuk teguran untuk Pemprov DKI agar bekerja lebih ekstra dalam penanganan banjir. "Ya bisa demikian. Karena tahun lalu saya meninjau wilayah Pela Mampang memang ekstrem banjir di situ. Memang harus ada pekerjaan yang ekstra untuk mengurangi banjir di situ," ujar dia.
 
Sebanyak tujuh korban banjir Jakarta yang terjadi pada 19-21 Februari 2021 menggugat Pemprov DKI ke PTUN. Hasilnya, PTUN mengabulkan seluruh gugatan warga.
 
Pemprov DKI harus melakukan pengerukan hingga normalisasi kali. Tak hanya itu, PTUN mewajibkan Pemprov DKI melakukan ganti rugi sebesar Rp1 miliar.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif