Jakarta: Pemprov DKI Jakarta bakal membangun hunian sementara alias selter di Kampung Bukit Duri, Jakarta Selatan. Pemprov memiliki dua pilihan lahan, lahan Wisma Ciliwung dan Lahan Kementerian Keuangan.
"Untuk yang lahan Wisma Ciliwung saya tugaskan Pak Wali untuk cek lagi legalnya karena pemerintah daerah kan bisa bayar kalau hak atas dasar tanah tersebut benar," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 September 2018.
Menurut dia, kepemilikan Wisma Ciliwung saat ini hanya dibuktikan dengan ketaatan pembayaran PBB. Dia pun meminta Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali untuk berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional untuk menentukan status kepemilikan itu.
"Kalau sudah jelas nanti kita anggarkan di DKI. Yang kedua itu ada tanah Kementerian Keuangan yang terlantar bangunannya," ujar dia.
Baca: Warga Bukit Duri Dijanjikan Kampung Deret
Ia berencana berkirim surat ke Kementerian Keuangan untuk meminta bangunan itu dihibahkan. Bangunan tersebut memiliki lahan seluas 1.000 meter.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mencoret anggaran pembangunan selter di Bukit Duri, Jakarta Selatan, dalam APBD-P 2018. Dalam dokumen Pembahasan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2018, anggaran Rp5,98 miliar itu dihapus karena tak ada lahan.
"Tidak ada lokasinya. Tadinya kan maunya jangan jauh dari situ. Tapi ternyata tidak ada lokasinya daripada tidak bisa dilaksanakan dan jadi SILPA," kata Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Meli Budiastuti di Balai Kota Jakarta beberapa waktu lalu.
Jakarta: Pemprov DKI Jakarta bakal membangun hunian sementara alias selter di Kampung Bukit Duri, Jakarta Selatan. Pemprov memiliki dua pilihan lahan, lahan Wisma Ciliwung dan Lahan Kementerian Keuangan.
"Untuk yang lahan Wisma Ciliwung saya tugaskan Pak Wali untuk cek lagi legalnya karena pemerintah daerah kan bisa bayar kalau hak atas dasar tanah tersebut benar," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 September 2018.
Menurut dia, kepemilikan Wisma Ciliwung saat ini hanya dibuktikan dengan ketaatan pembayaran PBB. Dia pun meminta Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali untuk berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional untuk menentukan status kepemilikan itu.
"Kalau sudah jelas nanti kita anggarkan di DKI. Yang kedua itu ada tanah Kementerian Keuangan yang terlantar bangunannya," ujar dia.
Baca: Warga Bukit Duri Dijanjikan Kampung Deret
Ia berencana berkirim surat ke Kementerian Keuangan untuk meminta bangunan itu dihibahkan. Bangunan tersebut memiliki lahan seluas 1.000 meter.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mencoret anggaran pembangunan selter di Bukit Duri, Jakarta Selatan, dalam APBD-P 2018. Dalam dokumen Pembahasan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2018, anggaran Rp5,98 miliar itu dihapus karena tak ada lahan.
"Tidak ada lokasinya. Tadinya kan maunya jangan jauh dari situ. Tapi ternyata tidak ada lokasinya daripada tidak bisa dilaksanakan dan jadi SILPA," kata Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Meli Budiastuti di Balai Kota Jakarta beberapa waktu lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
