Aktivitas warga di pemukiman kumuh yang ada di bantaran rel kereta kawasan Benhil, Jakarta Pusat. (Foto: MI/Ramdani)
Aktivitas warga di pemukiman kumuh yang ada di bantaran rel kereta kawasan Benhil, Jakarta Pusat. (Foto: MI/Ramdani)

Pemprov DKI Diminta Tegas Tegakan Aturan

Nasional pemprov dki permukiman
Theofilus Ifan Sucipto • 20 Juni 2019 12:55
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) untuk mengatasi permukiman kumuh. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebanyak 188 kelurahan dari 267 total kelurahan di Ibu Kota terdapat permukiman kumuh.
 
Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menyebut ada lima langkah yang bisa dilakukan Pemprov DKI. Pertama, kata dia, pemerintah harus tegas menjalankan Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
 
"Batas garis sempadan danau, embung, dan waduk selebar 50 meter dari tepi titik kiri dan kanan tertinggi air harus bebas bangunan atau permukiman," kata Nirwono kepada Medcom.id, Kamis, 20 Juni 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jika permukiman berada kurang dari 50 meter, kata Nirwono, maka hal itu jelas melanggar dan harus ditindak. Sedangkan, jika permukiman kumuh berada jauh dari danau, ada beberapa pola penanganan.
 
Baca juga:Anies Disebut Tak Berani Relokasi Permukiman Kumuh
 
Pertama, jika permukiman sesuai rencana tata ruang, Pemprov DKI bisa melakukan pemugaran. Misalnya, kata Nirwono, memperbaiki bangunan rumah menjadi lebih baik dan layak huni.
 
"Selain itu, pemerintah bisa memperbaiki infrastruktur seperti jalan, saluran air, listrik, dan pengelolaan sampah," imbuh dia.
 
Bahkan, lanjut Nirwono, jika permukiman kumuh tergolong berat akibat tidak sesuai tata ruang, relokasi bisa menjadi solusi. Jika tidak segera dilakukan, permukiman itu rentan terkena bencana alam.
 
Dia menyebut Gubernur DKI Anies Baswedan harus melakukan sosialisasi peraturan yang berlaku. Masyarakat, kata Nirwono, perlu diberi pemahaman mengenai dampak banjir, dan fungsi Waduk Pluit sebagai pengendali banjir.
 
"Serta ketegasan untuk program relokasi, misalnya mau dipindah ke mana, kapan, dan bagaimana prosesnya," imbuh Nirwono.
 
Dia menyarankan relokasi dilakukan pada musim kemarau, seperti saat ini. Hal ini, jelas Nirwono, agar pengerukan waduk bisa efektif dan ditata sebelum musim hujan datang.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif