medcom.id, Balikpapan: Kementerian Sosial menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama yang belum melibatkan Kementerian Sosial untuk menertibkan kawasan Kalijodo.
Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Kementerian Sosial, Sonny Manalu mengatakan, seharusnya Ahok berkolaborasi terkait penertiban kawasan itu. Dia mengakui, Kemensos hanya berwenang mendukung Pemda untuk menutup lokalisasi prostitusi.
"Harapan kami, Pak Gubernur Jakarta yang punya ketetapan hati menutup Kalijodo, silakan kami diajak kolaborasi," kata Sonny di Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (26/2/2016).
Sonny mengatakan, Kemensos selalu terbuka terhadap ajakan Pemerintah DKI Jakarta. Sebab pemerintah pusat sudah berkomitmen mengentaskan lokalisasi melalui program Indonesia Bebas Lokalisasi tahun 2019.
"Kami berkomitmen mendukung gerakan Indonesia Bebas Lokalisasi tahun 2019, sehingga kalau ditutup tentu dengan pendekatan manusiawi," jelas Sonny.
Saat menertibkan lokalisasi, Kemensos menempuh sejumlah tahapan. Sonny bilang, Kemensos menyiapkan bimbingan bagi para mantan pekerja seks komersial, vokasional training, bantuan pemulangan ke daerah asal, dan bantuan mendapat pekerjaan di perusahaan garmen.
Sonny enggan menyebut Ahok telah salah bertindak. Ia yakin Ahok memiliki argumennya sendiri. "Biar masyarakat yang menilai," imbuh Sonny.
Sonny mengungkapkan, Ahok belum terlambat jika ingin mengajak Kemensos berkolaborasi sebelum Kalijodo ditertibkan akhir Februari ini. "Yang pasti ketika mereka butuh dukungan mengatasi eks WTS (Wanita Tuna Susila), hari ini kirim surat, besok kita tindak lanjuti," ungkap Sonny.
medcom.id, Balikpapan: Kementerian Sosial menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama yang belum melibatkan Kementerian Sosial untuk menertibkan kawasan Kalijodo.
Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Kementerian Sosial, Sonny Manalu mengatakan, seharusnya Ahok berkolaborasi terkait penertiban kawasan itu. Dia mengakui, Kemensos hanya berwenang mendukung Pemda untuk menutup lokalisasi prostitusi.
"Harapan kami, Pak Gubernur Jakarta yang punya ketetapan hati menutup Kalijodo, silakan kami diajak kolaborasi," kata Sonny di Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (26/2/2016).
Sonny mengatakan, Kemensos selalu terbuka terhadap ajakan Pemerintah DKI Jakarta. Sebab pemerintah pusat sudah berkomitmen mengentaskan lokalisasi melalui program Indonesia Bebas Lokalisasi tahun 2019.
"Kami berkomitmen mendukung gerakan Indonesia Bebas Lokalisasi tahun 2019, sehingga kalau ditutup tentu dengan pendekatan manusiawi," jelas Sonny.
Saat menertibkan lokalisasi, Kemensos menempuh sejumlah tahapan. Sonny bilang, Kemensos menyiapkan bimbingan bagi para mantan pekerja seks komersial, vokasional training, bantuan pemulangan ke daerah asal, dan bantuan mendapat pekerjaan di perusahaan garmen.
Sonny enggan menyebut Ahok telah salah bertindak. Ia yakin Ahok memiliki argumennya sendiri. "Biar masyarakat yang menilai," imbuh Sonny.
Sonny mengungkapkan, Ahok belum terlambat jika ingin mengajak Kemensos berkolaborasi sebelum Kalijodo ditertibkan akhir Februari ini. "Yang pasti ketika mereka butuh dukungan mengatasi eks WTS (Wanita Tuna Susila), hari ini kirim surat, besok kita tindak lanjuti," ungkap Sonny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MBM)
