medcom.id, Jakarta: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta diketahui menganggarkan dana sebesar Rp480 miliar untuk sewa helikopter. Anggaran itu masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.
Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD DKI Bestari Barus mengatakan, penyewaan helikopter belum pernah dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.
"Tanpa sepengetahuan DPRD tiba-tiba masuk anggaran sewa helikopter. Kami tidak pernah membahas mata anggaran ini," kata Bestari di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2015).
Selain itu, Bestari juga menemukan beberapa anggaran di Dinas Tata Air yang masuk tanpa pembahasan. Di antaranya, tiga nomenklatur yang muncul di Suku Dinas Tata Air Jakarta Utara sebesar Rp 120 miliar. Kemudian, muncul juga anggaran sebesar Rp 143 miliar di Suku Dinas Tata Air Jakarta Barat, serta Suku Dinas Tata Air Jakarta Selatan sebesar Rp 72 miliar. "Itu anggaran yang tidak pernah dibahas tapi tiba-tiba muncul di ujung," kata Bestari.
Selain di Dinas Tata Air, Bestari juga menemukan anggaran di Dinas Perumahan untuk pembangunan yang belum selesai di 2015. Padahal, belum pernah dibahas sebelumnya.
“Alasannya mereka lupa menganggarkan. Sehingga anggaran baru muncul pada akhir. Siapa yang mau tanggung jawab kalau memasukkan anggaran tanpa pembahasan. Kami tidak mau," katanya.
medcom.id, Jakarta: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta diketahui menganggarkan dana sebesar Rp480 miliar untuk sewa helikopter. Anggaran itu masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.
Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD DKI Bestari Barus mengatakan, penyewaan helikopter belum pernah dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.
"Tanpa sepengetahuan DPRD tiba-tiba masuk anggaran sewa helikopter. Kami tidak pernah membahas mata anggaran ini," kata Bestari di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2015).
Selain itu, Bestari juga menemukan beberapa anggaran di Dinas Tata Air yang masuk tanpa pembahasan. Di antaranya, tiga nomenklatur yang muncul di Suku Dinas Tata Air Jakarta Utara sebesar Rp 120 miliar. Kemudian, muncul juga anggaran sebesar Rp 143 miliar di Suku Dinas Tata Air Jakarta Barat, serta Suku Dinas Tata Air Jakarta Selatan sebesar Rp 72 miliar. "Itu anggaran yang tidak pernah dibahas tapi tiba-tiba muncul di ujung," kata Bestari.
Selain di Dinas Tata Air, Bestari juga menemukan anggaran di Dinas Perumahan untuk pembangunan yang belum selesai di 2015. Padahal, belum pernah dibahas sebelumnya.
“Alasannya mereka lupa menganggarkan. Sehingga anggaran baru muncul pada akhir. Siapa yang mau tanggung jawab kalau memasukkan anggaran tanpa pembahasan. Kami tidak mau," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
