Jakarta: Pemerintah pusat akan menerapkan work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) di seluruh kementerian yang berada di Jakarta. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi polusi udara.
Keputusan WFH untuk ASN di kementerian ini diambil dari hasil rapat Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, bersama Menteri Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan.
"Tadi Pak Menteri (Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan) mengarahkan untuk work from home (WFH) nanti semua kementerian WFH," ujar Heru usai rapat di Gedung Kemenko Marves, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023.
Dia mengatakan Jakarta juga akan menerapkan WFH yang berlangsung mulai Senin, 21 Agustus 2023. "Kalau pemda DKI udah mulai tanggal 21," jelas dia.
Heru menyampaikan rapat juga membahas soal pengetatan kendaraan ganjil genap. Namun, dia tidak memerinci seperti apa nantinya kebijakan itu akan diterapkan untuk menekan polusi udara.
"Mungkin pengetatan untuk kendaraan ganjil genap sekarang," ujar dia.
(Mohamad Farhan Zhuhri)
Jakarta: Pemerintah pusat akan menerapkan
work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara (
ASN) di seluruh kementerian yang berada di Jakarta. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi
polusi udara.
Keputusan WFH untuk ASN di kementerian ini diambil dari hasil rapat Penjabat Gubernur
DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, bersama Menteri Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan.
"Tadi Pak Menteri (Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan) mengarahkan untuk
work from home (WFH) nanti semua kementerian WFH," ujar Heru usai rapat di Gedung Kemenko Marves, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023.
Dia mengatakan Jakarta juga akan menerapkan WFH yang berlangsung mulai Senin, 21 Agustus 2023. "Kalau pemda DKI udah mulai tanggal 21," jelas dia.
Heru menyampaikan rapat juga membahas soal pengetatan kendaraan ganjil genap. Namun, dia tidak memerinci seperti apa nantinya kebijakan itu akan diterapkan untuk menekan polusi udara.
"Mungkin pengetatan untuk kendaraan ganjil genap sekarang," ujar dia.
(
Mohamad Farhan Zhuhri)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
