medcom.id, Jakarta: Isu 'dana siluman' menciptakan konflik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta. Ahok, sapaan akrab Basuki, mengungkap adanya penganggaran tak wajar di APBD DKI Jakarta.
Ternyata, menurut survei yang digelar Populi Center, publik Jakarta jauh lebih percaya Ahok ketimbang DPRD. Bahkan disparitas kepercayaan hingga 5,8 kali.
"Sebanyak 42,6 persen publik percaya kepada gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Angka ini 5,8 kali lebih besar dibanding kepercayaan publik kepada DPRD DKI yang hanya sebesar 7,4 persen," terang dia.
Nico menambahkan, masyarakat lebih percaya dengan informasi yang disampaikan Gubernur yang akrab disapa Ahok tersebut. Kepercayaan tinggi untuk Ahok lantaran keberaniannya melaporkan dugaan penyelewengan anggaran dan praktik anggaran siluman ke KPK.
"Hal ini, ternyata sesuai dengan harapan masyarakat Jakarta," tukas dia.
Lebih lanjut, seperempat masyarakat DKI mengharapkan agar DPDD DKI bersedia mengikuti proses hukum untuk membuktikan tudingan yang diungkap oleh Gubernur Ahok.
"Penggunaan hak angket pun hanya mewakili aspirasi 1,6 persen masyarakat DKI Jakarta," imbuhnya.
Survei ini dilakukan di enam wilayah DKI Jakarta. Terdiri dari Jakarta pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu. Adapun teknik surveinya melalui wawancara tatap muka, dengan margin of error 3,09 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Terkait pembiayaan survei, Nico menegaskan, sepenuhnya berasal dari Yayasan Populi Indonesia.
medcom.id, Jakarta: Isu 'dana siluman' menciptakan konflik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta. Ahok, sapaan akrab Basuki, mengungkap adanya penganggaran tak wajar di APBD DKI Jakarta.
Ternyata, menurut survei yang digelar Populi Center, publik Jakarta jauh lebih percaya Ahok ketimbang DPRD. Bahkan disparitas kepercayaan hingga 5,8 kali.
"Sebanyak 42,6 persen publik percaya kepada gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Angka ini 5,8 kali lebih besar dibanding kepercayaan publik kepada DPRD DKI yang hanya sebesar 7,4 persen," terang dia.
Nico menambahkan, masyarakat lebih percaya dengan informasi yang disampaikan Gubernur yang akrab disapa Ahok tersebut. Kepercayaan tinggi untuk Ahok lantaran keberaniannya melaporkan dugaan penyelewengan anggaran dan praktik anggaran siluman ke KPK.
"Hal ini, ternyata sesuai dengan harapan masyarakat Jakarta," tukas dia.
Lebih lanjut, seperempat masyarakat DKI mengharapkan agar DPDD DKI bersedia mengikuti proses hukum untuk membuktikan tudingan yang diungkap oleh Gubernur Ahok.
"Penggunaan hak angket pun hanya mewakili aspirasi 1,6 persen masyarakat DKI Jakarta," imbuhnya.
Survei ini dilakukan di enam wilayah DKI Jakarta. Terdiri dari Jakarta pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu. Adapun teknik surveinya melalui wawancara tatap muka, dengan margin of error 3,09 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Terkait pembiayaan survei, Nico menegaskan, sepenuhnya berasal dari Yayasan Populi Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
