Gedung Eks Lokalisasi Dolly Surabaya Diminta Dijadikan SMP Negeri

Jakarta: Sejumlah warga Kota Surabaya meminta pemkot setempat membangun salah satu gedung eks lokalisasi Dolly di Putat Jaya, Sawahan, Jawa Timur, menjadi gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri. Permintaan tersebut diungkapkan warga sekitar agar tidak terdampak kebijakan zonasi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Warga Sawahan bernama Setyo Nugroho mengatakan hal tersebut kepada Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni saat menghadiri kegiatan konsolidasi Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Sawahan di Jalan Banyuurip Surabaya, Minggu, 29 Mei 2022. Menurut Setyo, selama ini warga kesulitan saat mendaftarkan anaknya ke SMP negeri yang memakai zonasi. Baca: Siswa di Bekas Lokalisasi Dolly Surabaya Dapat Bantuan Gadget Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan pihaknya sudah menyuarakan perlunya kebijakan khusus bagi kelurahan yang tidak ada SMP ngeri, baik di Kelurahan Putat Jaya, Medokan Ayu, maupun Benowo. "Ini agar warga sekitar bisa tetap bersekolah di sekolah negeri, tidak terkena dampak kebijakan zonasi. Mudah-mudahan segera ada kebijakan khusus dari wali kota terkait dengan problematika klasik ini," kata dia dilansir Antara, Senin, 30 Mei 2022. Arif Fathoni yang juga Ketua DPD Partai Golkar Surabaya menegaskan dalam setiap kegiatan partai, pihaknya selalu menyampaikan bahwa 2022 adalah tahun konsolidasi mesin partai dan tahun kolaborasi mesin partai dengan masyarakat. "Maka secara otomatis sudah menjadi kewajiban seluruh kader Partai Golkar di manapun berada, untuk membuka telinga selebar-lebarnya agar mengetahui apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat," kata dia. Apalagi, lanjut dia, hakekat kerja politik adalah kerja kerja kemanusiaan, sehingga apa yang persoalan warga harus diperjuangkan dengan sepenuh hati. Arif menuturkan banyak persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Salah satunya  harapan warga sekitar agar eks-gedung lokalisasi Dolly dibangun gedung SMP negeri agar warga Putat Jaya tidak terdiskriminasi kebijakan zonasi sekolah. "Harapan ini tentu menjadi bekal kami dalam mengemban amanah rakyat di DPRD Surabaya," ujar dia.