Jakarta: Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengevaluasi kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI akan berakhir pada Minggu, 16 Oktober 2022.
“Selama ini sudah cukup baik memimpin dan ada integritas,” kata Nova dalam diskusi virtual, Rabu, 5 Oktober 2022.
Nova mengevaluasi kinerja Anies terkait penanganan banjir. Menurut dia, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sudah berupaya mengatasi banjir dengan membangun sembilan polder, empat waduk, dan dua sungai.
“Kendalanya soal normalisasi karena ada rumah penduduk, artinya tugas pemprov (pemerintah provinsi) agar lahan tersebut diambil alih dengan membeli,” ujar dia.
Nova menyebut Pemprov DKI Jakarta perlu melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemangku kepentingan lainnya. Supaya kendala teknis penanganan banjir segera rampung.
“Kemudian, 2020 program penanganan banjir tidak ada kegiatan karena refocusing anggaran,” papar Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.
Selain itu, Nova menyoroti kebijakan Anies di bidang transportasi massal. Program JakLingko dinilai sudah baik, namun cakupannya perlu ditambah.
“Terutama di sekeliling rumah warga untuk memudahkan mencapai halte,” tutur dia.
Nova juga membahas kestabilan politik di Ibu Kota saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Keamanan bukan hanya tanggung jawab gubernur melainkan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).
“Kemudian soal kebutuhan pokok ada penyaluran melalui sentra-sentra di Jakarta dan pasar, saya kira tersalurkan cukup baik,” ucap dia.
Jakarta: Wakil Ketua Fraksi
Partai NasDem DPRD
DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengevaluasi kinerja Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan. Masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI akan berakhir pada Minggu, 16 Oktober 2022.
“Selama ini sudah cukup baik memimpin dan ada integritas,” kata Nova dalam diskusi virtual, Rabu, 5 Oktober 2022.
Nova mengevaluasi kinerja Anies terkait penanganan banjir. Menurut dia, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sudah berupaya mengatasi banjir dengan membangun sembilan polder, empat waduk, dan dua sungai.
“Kendalanya soal normalisasi karena ada rumah penduduk, artinya tugas pemprov (pemerintah provinsi) agar lahan tersebut diambil alih dengan membeli,” ujar dia.
Nova menyebut Pemprov DKI Jakarta perlu melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemangku kepentingan lainnya. Supaya kendala teknis penanganan banjir segera rampung.
“Kemudian, 2020 program penanganan banjir tidak ada kegiatan karena refocusing anggaran,” papar Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.
Selain itu, Nova menyoroti kebijakan Anies di bidang transportasi massal. Program JakLingko dinilai sudah baik, namun cakupannya perlu ditambah.
“Terutama di sekeliling rumah warga untuk memudahkan mencapai halte,” tutur dia.
Nova juga membahas kestabilan politik di Ibu Kota saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Keamanan bukan hanya tanggung jawab gubernur melainkan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).
“Kemudian soal kebutuhan pokok ada penyaluran melalui sentra-sentra di Jakarta dan pasar, saya kira tersalurkan cukup baik,” ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
