Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tak mempersoalkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 yang akan dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut Sandi, ini merupakan hal baik agar RAPBD transparan.
"Silakan, bagus banget. Wartawan juga punya usul, bikin dong sensus di antara kalian mana yang paling enggak reasonable gitu," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 24 November 2017.
Sandi tak keberatan RAPBD DKI dikoreksi dan dikritisi. Sandi beralasan pembengkakan anggaran yang dikritisi sudah dianggarkan sejak era Ahok-Djarot. Penambahan anggaran sudah disiapkan Sekretaris Daerah dan Bappeda sebelum Sandi resmi menjabat.
"Enggak Anies Sandi nambahin gitu, emang gila aja kita nambahin," ucapnya.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengevaluasi Rancangan APBD DKI Jakarta 2018. Evaluasi dilakukan setelah RAPBD itu selesai dibahas DPRD DKI Jakarta.
Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono menjelaskan, setelah dibahas DPRD DKI Jakarta dengan pihak eksekutif, hasilnya akan diserahkan ke Kemendagri untuk dievaluasi.
"Jadi sabar menunggu dulu karena masih dalam proses pembahasan," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 23 November 2017.
Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tak mempersoalkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 yang akan dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut Sandi, ini merupakan hal baik agar RAPBD transparan.
"Silakan, bagus banget. Wartawan juga punya usul, bikin dong sensus di antara kalian mana yang paling enggak reasonable gitu," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 24 November 2017.
Sandi tak keberatan RAPBD DKI dikoreksi dan dikritisi. Sandi beralasan pembengkakan anggaran yang dikritisi sudah dianggarkan sejak era Ahok-Djarot. Penambahan anggaran sudah disiapkan Sekretaris Daerah dan Bappeda sebelum Sandi resmi menjabat.
"Enggak Anies Sandi nambahin gitu, emang gila aja kita nambahin," ucapnya.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengevaluasi Rancangan APBD DKI Jakarta 2018. Evaluasi dilakukan setelah RAPBD itu selesai dibahas DPRD DKI Jakarta.
Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono menjelaskan, setelah dibahas DPRD DKI Jakarta dengan pihak eksekutif, hasilnya akan diserahkan ke Kemendagri untuk dievaluasi.
"Jadi sabar menunggu dulu karena masih dalam proses pembahasan," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 23 November 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
