medcom.id, Jakarta: Pengguliran hak menyatakan pendapat (HMP) masih belum jelas arahnya. Ketua Tim Angket Muhammad Sangaji mengaku tidak masalah jika angket tak dilanjutkan dengan HMP.
"Ini kan memutuskan sebuah perkara besar. Saya sebagai ketua angket harus menjelaskan. Maka harus kami hitung betul," kata dia di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2015).
Sebelumnya, Ketua Fraksi PPP Maman Firmasyah mengaku malu jika HMP tidak berjalan. Sebab, angket disetujui mayoritas anggota Dewan. Temuan angket bisa ditindaklanjuti dalam forum HMP.
Pria yang disapa Ongen itu menilai, itu pendapat pribadi Maman. "Pak Maman sendiri yang malu, saya enggak malu. Saya kan enggak mencuri ngapain harus malu," pungkas Ongen.
Sebelumnya, Maman mendesak supaya hak menyatakan pendapat bisa berjalan. Sebab HMP adalah lanjutan hak angket.
"Ini soal pertanggungjawaban ke publik. Kalau sudah bikin hak angket terus enggak jelas ujung pangkalnya, mau dikemanain muka Dewan?" pungkas Maman.
Bergulirnya hak angket di DPRD DKI setelah Dewan menduga Ahok tidak menyerahkan RAPBD DKI 2015 hasil pembahasan bersama ke Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan temuan Tim Angket, Ahok direkomendasikan untuk diberhentikan.
medcom.id, Jakarta: Pengguliran hak menyatakan pendapat (HMP) masih belum jelas arahnya. Ketua Tim Angket Muhammad Sangaji mengaku tidak masalah jika angket tak dilanjutkan dengan HMP.
"Ini kan memutuskan sebuah perkara besar. Saya sebagai ketua angket harus menjelaskan. Maka harus kami hitung betul," kata dia di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2015).
Sebelumnya, Ketua Fraksi PPP Maman Firmasyah mengaku malu jika HMP tidak berjalan. Sebab, angket disetujui mayoritas anggota Dewan. Temuan angket bisa ditindaklanjuti dalam forum HMP.
Pria yang disapa Ongen itu menilai, itu pendapat pribadi Maman. "Pak Maman sendiri yang malu, saya enggak malu. Saya kan enggak mencuri ngapain harus malu," pungkas Ongen.
Sebelumnya, Maman mendesak supaya hak menyatakan pendapat bisa berjalan. Sebab HMP adalah lanjutan hak angket.
"Ini soal pertanggungjawaban ke publik. Kalau sudah bikin hak angket terus enggak jelas ujung pangkalnya, mau dikemanain muka Dewan?" pungkas Maman.
Bergulirnya hak angket di DPRD DKI setelah Dewan menduga Ahok tidak menyerahkan RAPBD DKI 2015 hasil pembahasan bersama ke Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan temuan Tim Angket, Ahok direkomendasikan untuk diberhentikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
