medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memutuskan pemenang tender jalan berbayar Electronic Road Pricing (ERP) tahun ini. Padahal, lembaga yang bakal mengelola ERP belum dibentuk dan aturan hukum yang mengatur belum dibuat.
"Tahun ini saya bisa putuskan siapa pemenangnya, saya tak tahu berapa jumlah kandidatnya," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, (4/1/2016).
Pemerintah DKI harus mengeluarkan payung hukum jika ingin menerapkan ERP. Sebab, ERP bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
Kendala terdapat di aturan penarikan retribusi. Mekanisme pemungutan retribusi pada ERP berbentuk fleksibel atau disesuaikan dengan jumlah kendaraan. Misalnya, jika volume kendaraan sedang tinggi maka nilai retribusi dinaikkan. Jika sedang lengang retribusi lebih murah.
Mekanisme tersebut, belum diatur dalam Perda Retribusi yang ada. Perda hanya mengatur retribusi yang bernilai tetap.
Selain itu, banyaknya kendaraan dari luar daerah yang masuk Ibu Kota menjadi kendala. Karena pelat kendaraan dari luar tidak terdaftar di sistem milik DKI Jakarta. Selain itu, banyak pelat kendaraan yang dimodifikas, sehingga sulit dibaca oleh alat ERP.
Cara kerja ERP adalah memadukan antara On Board Unit (OBU) yang terpasang di mobil dengan perangkat mesin yang berada di gerbang ERP. Ketika kendaraan pengguna OBU melintasi gerbang ERP, sensor chip akan berbunyi dan saldo OBU berkurang.
Di Jakarta sendiri telah dilakukan uji coba ERP di dua lokasi, yakni Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan H.R. Rasuna Said. Uji coba dilakukan oleh dua perusahaan berbeda. Di Jalan Sudirman diuji coba oleh Kapsch. Sementara yang di Jalan Rasuna Said oleh Q-free.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memutuskan pemenang tender jalan berbayar Electronic Road Pricing (ERP) tahun ini. Padahal, lembaga yang bakal mengelola ERP belum dibentuk dan aturan hukum yang mengatur belum dibuat.
"Tahun ini saya bisa putuskan siapa pemenangnya, saya tak tahu berapa jumlah kandidatnya," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, (4/1/2016).
Pemerintah DKI harus mengeluarkan payung hukum jika ingin menerapkan ERP. Sebab, ERP bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
Kendala terdapat di aturan penarikan retribusi. Mekanisme pemungutan retribusi pada ERP berbentuk fleksibel atau disesuaikan dengan jumlah kendaraan. Misalnya, jika volume kendaraan sedang tinggi maka nilai retribusi dinaikkan. Jika sedang lengang retribusi lebih murah.
Mekanisme tersebut, belum diatur dalam Perda Retribusi yang ada. Perda hanya mengatur retribusi yang bernilai tetap.
Selain itu, banyaknya kendaraan dari luar daerah yang masuk Ibu Kota menjadi kendala. Karena pelat kendaraan dari luar tidak terdaftar di sistem milik DKI Jakarta. Selain itu, banyak pelat kendaraan yang dimodifikas, sehingga sulit dibaca oleh alat ERP.
Cara kerja ERP adalah memadukan antara On Board Unit (OBU) yang terpasang di mobil dengan perangkat mesin yang berada di gerbang ERP. Ketika kendaraan pengguna OBU melintasi gerbang ERP, sensor chip akan berbunyi dan saldo OBU berkurang.
Di Jakarta sendiri telah dilakukan uji coba ERP di dua lokasi, yakni Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan H.R. Rasuna Said. Uji coba dilakukan oleh dua perusahaan berbeda. Di Jalan Sudirman diuji coba oleh Kapsch. Sementara yang di Jalan Rasuna Said oleh Q-free.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
