Jakarta: Rencana penaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta untuk 2022 mengundang polemik di antara masyarakat. Seharusnya, dewan memerhatikan kondisi masyarakat yang masih berada dalam situasi krisis akibat pandemi.
"Justru dengan meningkatnya angka kemiskinan, seharusnya gaji pejabat di DKI Jakarta ini diberikan disinsentif atau diturunkan. Karena mereka tidak mampu meningkatkan kesejahteraan,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam dalam tayangan Sisi Metropolitan di Metro TV, Senin, 10 Januari 2022.
Keputusan untuk menaikkan gaji DPRD merupakan tindakan yang tidak memiliki kepekaan terhadap situasi masyarakat. Sebab, sejumlah masyarakat Jakarta masih hidup dalam kemiskinan.
Tak sedikit warga Ibu Kota tinggal di rumah dengan kondisi bangunan dan lingkungan yang tidak layak. Namun, DPRD justru menambah kesejahteraan anggotanya. khususnya tunjangan rumahan mencapai Rp80 juta.
“Rp80 juta itu tinggi banget, kalau dihitung per hari menjadi sekitar Rp2,6 juta. Angka tersebut sama dengan menyewa hotel mewah di Jakarta,” ujar Roy.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah meninjau Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022 DKI Jakarta. Kemendagri pun meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengkaji ulang dan merevisi APBD. (Kaylina Ivani)
Jakarta: Rencana penaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta untuk 2022 mengundang polemik di antara masyarakat. Seharusnya, dewan memerhatikan kondisi masyarakat yang masih berada dalam situasi krisis akibat pandemi.
"Justru dengan meningkatnya angka kemiskinan, seharusnya gaji pejabat di DKI Jakarta ini diberikan disinsentif atau diturunkan. Karena mereka tidak mampu meningkatkan kesejahteraan,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam dalam tayangan
Sisi Metropolitan di
Metro TV, Senin, 10 Januari 2022.
Keputusan untuk menaikkan gaji DPRD merupakan tindakan yang tidak memiliki kepekaan terhadap situasi masyarakat. Sebab, sejumlah masyarakat Jakarta masih hidup dalam kemiskinan.
Tak sedikit warga Ibu Kota tinggal di rumah dengan kondisi bangunan dan lingkungan yang tidak layak. Namun, DPRD justru menambah kesejahteraan anggotanya. khususnya tunjangan rumahan mencapai Rp80 juta.
“Rp80 juta itu tinggi banget, kalau dihitung per hari menjadi sekitar Rp2,6 juta. Angka tersebut sama dengan menyewa hotel mewah di Jakarta,” ujar Roy.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah meninjau Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022 DKI Jakarta. Kemendagri pun meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengkaji ulang dan merevisi APBD.
(Kaylina Ivani) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
