medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama meminta Badan Pemerika Keuangan (BPK) memeriksa anggota DPRD DKI Prabowo Soenirman. Pasalnya, Ahok tak terima disebut melanggar prosedur terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat.
"Saya berani nantang kok. Periksa harta saya, pajak yang saya bayar, biaya hidup, berani enggak lu pejabat BPK kayak begitu? Berani enggak DPRD ngomong gitu. Apalagi Prabowo Soenirman. Bisa kaya raya begitu kan? Cuma jadi Dirut Dharma Jaya. Lu mau buka-bukaan? BPK kalau berani audit dong dia!" kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2015).
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengungkapkan, pada masa pemerintahan sebelumnya banyak terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan Pemprov DKI dalam pembelian lahan. Namun, sejak dia dan Joko Widodo memimpin Ibu Kota, kesalahan itu tidak terjadi lagi.
"Coba cek tanah-tanah yang dibeli DKI sebelum saya masuk? Harganya apa? Kenapa banyak pembelian tanah gagal begitu kami masuk? Karena kami kunci komisi. Jadi kalau mau audit orang tuh lihat itikadnya, karakternya," kata Ahok.
Sebelumnya, Prabowo Soenirman menyebut ada kesalahan prosedur dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras. Kesalahan itu, menjadi penyebab Pemprov DKI menerima predikat wajar dengan pengecualian (WDP).
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama meminta Badan Pemerika Keuangan (BPK) memeriksa anggota DPRD DKI Prabowo Soenirman. Pasalnya, Ahok tak terima disebut melanggar prosedur terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat.
"Saya berani nantang kok. Periksa harta saya, pajak yang saya bayar, biaya hidup, berani enggak lu pejabat BPK kayak begitu? Berani enggak DPRD ngomong gitu. Apalagi Prabowo Soenirman. Bisa kaya raya begitu kan? Cuma jadi Dirut Dharma Jaya. Lu mau buka-bukaan? BPK kalau berani audit dong dia!" kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2015).
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengungkapkan, pada masa pemerintahan sebelumnya banyak terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan Pemprov DKI dalam pembelian lahan. Namun, sejak dia dan Joko Widodo memimpin Ibu Kota, kesalahan itu tidak terjadi lagi.
"Coba cek tanah-tanah yang dibeli DKI sebelum saya masuk? Harganya apa? Kenapa banyak pembelian tanah gagal begitu kami masuk? Karena kami kunci komisi. Jadi kalau mau audit orang tuh lihat itikadnya, karakternya," kata Ahok.
Sebelumnya, Prabowo Soenirman menyebut ada kesalahan prosedur dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras. Kesalahan itu, menjadi penyebab Pemprov DKI menerima predikat wajar dengan pengecualian (WDP).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
