medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta akan mengantisipasi agar kisruh APBD tidak terjadi lagi. Dirinya berjanji akan menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD DKI.
"Antisipasi tergantung DPRD. Tidak akan ada poko pikiran (pokir) program yang muncul ditengah jalan, semua harus pakai electronic musrenbang,” kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2015).
Selain itu, Ahok sudah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, bahwa APBD Perubahan 2015 dan APBD 2016 akan menggunakan sistem e-budgeting. Pihaknya akan menerapkan e-goverment, dalam konsep itu, Ahok bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui video teleconference.
Sebelumnya, Ahok dan Tjahjo melakukan video teleconference dalam electronic musyawarah perencanaan pembangunan (e-musrenbang). Keduanya melakukan telekonferensi secara langsung dengan warga Kelurahan Paseban, Senen, Jakarta Pusat, dan Kelurahan Kramat Pela, Mampang, Jakarta Selatan.
Seperti diketahui, Ahok mengirimkan APBD DKI bukan hasil pembahasan bersama DPRD. Sebab, ada anggaran siluman dan pokir yang masuk tanpa sepengetahuan dirinya hingga menimbulkan kekisruhan. Akibatnya, Pemprov DKI terlambat tiga bulan menyerahkan dokumen RAPBD DKI ke Kemendagri yang berujung pada pengurangan pagu anggaran APBD DKI 2015.
Tak hanya itu, kinerja Legislatif menjadi tak produktif karena gagal membahas 5 Peraturan Daerah (Perda) dalam 3 bulan terakhir lantaran sibuk mengurus penggunaan hak interpelasi, hak angkat dan hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta akan mengantisipasi agar kisruh APBD tidak terjadi lagi. Dirinya berjanji akan menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD DKI.
"Antisipasi tergantung DPRD. Tidak akan ada poko pikiran (pokir) program yang muncul ditengah jalan, semua harus pakai electronic musrenbang,” kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2015).
Selain itu, Ahok sudah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, bahwa APBD Perubahan 2015 dan APBD 2016 akan menggunakan sistem e-budgeting. Pihaknya akan menerapkan e-goverment, dalam konsep itu, Ahok bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui video teleconference.
Sebelumnya, Ahok dan Tjahjo melakukan video teleconference dalam electronic musyawarah perencanaan pembangunan (e-musrenbang). Keduanya melakukan telekonferensi secara langsung dengan warga Kelurahan Paseban, Senen, Jakarta Pusat, dan Kelurahan Kramat Pela, Mampang, Jakarta Selatan.
Seperti diketahui, Ahok mengirimkan APBD DKI bukan hasil pembahasan bersama DPRD. Sebab, ada anggaran siluman dan pokir yang masuk tanpa sepengetahuan dirinya hingga menimbulkan kekisruhan. Akibatnya, Pemprov DKI terlambat tiga bulan menyerahkan dokumen RAPBD DKI ke Kemendagri yang berujung pada pengurangan pagu anggaran APBD DKI 2015.
Tak hanya itu, kinerja Legislatif menjadi tak produktif karena gagal membahas 5 Peraturan Daerah (Perda) dalam 3 bulan terakhir lantaran sibuk mengurus penggunaan hak interpelasi, hak angkat dan hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
