Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengecek berkala penghuni di rumah dengan uang muka (down payment) Rp0. Langkah ini mengantisipasi praktik jual beli hunian.
"Kan ada proses monev (monitoring dan evaluasi), tindak koreksi, dan beberapa kontrol penghunian lainnya. Bisa dilihat di Peraturan Gubernur No 104/2018," kata Unit Pengelola Teknis (UPT) Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (FPRS) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dzikran Kurniawan kepada Media Indonesia, Kamis, 25 Juli 2019.
Dzikran menyampaikan pengawasan bangunan serta penghuni secara berkala sudah diatur di dalam Pergub Nomor 104 Tahun 2018. Hasil pengawasan itu akan dilaporkan kepada gubernur.
Menurut Dzikran, langkah ini bagian dari monitoring dan evaluasi terhadap penghuni setelah seluruh hunian DP Rp0 ditempati oleh warga. Waktu pengecekan dilakukan acak.
"Supaya betul-betul melihat keadaan riilnya," ujar Dzikran.
Dia tak menutup kemungkinan ada oknum nakal yang menjual unitnya kepada orang lain dengan harga lebih mahal. Sebab, banyak warga dengan ekonomi menengah atas yang mendaftarkan diri untuk memperoleh hunian tersebut.
"Ya contohnya yang saya katakan kemarin bahwa dari hasil penelusuran aset, dan keuangan di Badan Pajak, dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI ditemukan yang daftar itu punya Alphard, Porsche, sampai Harley Davidson. Kemungkinan itu ada," terang dia.
Sebanyak 1.790 orang memperoleh unit hunian Rp0 di Klapa Village, Jakarta Timur. Pada tahap pertama, ada 899 orang yang segera menempati unit tersebut, karena telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi maupun verifikasi fakta, dan data lapangan.
Sisanya 891 orang akan menempati prioritas kedua pemberian unit hunian selanjutnya. Pengisian hunian ditargetkan bisa dilakukan pada pertengahan hingga akhir Agustus 2019.
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengecek berkala penghuni di rumah dengan uang muka (
down payment) Rp0. Langkah ini mengantisipasi praktik jual beli hunian.
"Kan ada proses monev (monitoring dan evaluasi), tindak koreksi, dan beberapa kontrol penghunian lainnya. Bisa dilihat di Peraturan Gubernur No 104/2018," kata Unit Pengelola Teknis (UPT) Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (FPRS) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dzikran Kurniawan kepada
Media Indonesia, Kamis, 25 Juli 2019.
Dzikran menyampaikan pengawasan bangunan serta penghuni secara berkala sudah diatur di dalam Pergub Nomor 104 Tahun 2018. Hasil pengawasan itu akan dilaporkan kepada gubernur.
Menurut Dzikran, langkah ini bagian dari monitoring dan evaluasi terhadap penghuni setelah seluruh hunian DP Rp0 ditempati oleh warga. Waktu pengecekan dilakukan acak.
"Supaya betul-betul melihat keadaan riilnya," ujar Dzikran.
Dia tak menutup kemungkinan ada oknum nakal yang menjual unitnya kepada orang lain dengan harga lebih mahal. Sebab, banyak warga dengan ekonomi menengah atas yang mendaftarkan diri untuk memperoleh hunian tersebut.
"Ya contohnya yang saya katakan kemarin bahwa dari hasil penelusuran aset, dan keuangan di Badan Pajak, dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI ditemukan yang daftar itu punya
Alphard,
Porsche, sampai
Harley Davidson. Kemungkinan itu ada," terang dia.
Sebanyak 1.790 orang memperoleh unit hunian Rp0 di Klapa Village, Jakarta Timur. Pada tahap pertama, ada 899 orang yang segera menempati unit tersebut, karena telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi maupun verifikasi fakta, dan data lapangan.
Sisanya 891 orang akan menempati prioritas kedua pemberian unit hunian selanjutnya. Pengisian hunian ditargetkan bisa dilakukan pada pertengahan hingga akhir Agustus 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
