Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah memberikan arahan menaikkan dana parpol hingga 10 kali lipat. Dia bilang hanya mengikuti anggaran tahun sebelumnya yang tercantum di APBD Perubahan.
"Kemudian mereka melaksanakan arahan itu, tapi masyarakat melihat kok naik 10 kali lipat. Kalau saya ditanya, saya cek arahan sebelumnya," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 11 Desember 2017.
Anies menuturkan kenaikan dana parpol dalam APBD terjadi pada 2 Oktober 2017. Hari itu bertepatan pada penetapan APBD Perubahan. Ia mengungkapkan angka bantuan belanja keuangan Parpol meningkat dari Rp1,8 miliar menjadi Rp17,7 miliar.
"Itu ditetapkan 2 Oktober 2017. Kemudian perdanya keluar 13 Oktober. 13 Oktober adalah hari terakhir pemerintahan sebelumnya (Djarot Saiful Hidayat)," terang dia.
Mantan Menteri Pendidikan RI itu mengaku bakal membahas ulang dana bantuan parpol bersama DPRD DKI Jakarta. Ia mau menaati arahan PP Nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan pada parpol sebesar Rp1.000 per suara.
"Bagaimana pun juga APBD memiliki dasar hukum. Kita menyamakan rasanya ada bom waktu yang tertinggal di ujung. Kita bilang menyamakan, ternyata di ujung di minggu terakhir dinaikan 10 kali lipat," tutur dia.
Anies menegaskan tidak pernah memberikan arahan untuk menaikkan dana bantuan parpol. "Ini membuat kami lebih detail lagi melihat Pergub dan Perda yang keluar. Kejadian seperti ini semua orang tahunya (kerjaan) Anies dan Sandi," pungkas Anies.
Dana bantuan untuk partai politik DKI Jakarta menuai polemik. Dalam APBD DKI 2018 dana bantuan parpol yang diberikan Pemprov DKI meningkat 10 kali lipat menjadi Rp4.000 per suara.
(Baca juga: Kemendagri Coret Dana Bantuan Parpol di APBD DKI 2018)
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah memberikan arahan menaikkan dana parpol hingga 10 kali lipat. Dia bilang hanya mengikuti anggaran tahun sebelumnya yang tercantum di APBD Perubahan.
"Kemudian mereka melaksanakan arahan itu, tapi masyarakat melihat kok naik 10 kali lipat. Kalau saya ditanya, saya cek arahan sebelumnya," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 11 Desember 2017.
Anies menuturkan kenaikan dana parpol dalam APBD terjadi pada 2 Oktober 2017. Hari itu bertepatan pada penetapan APBD Perubahan. Ia mengungkapkan angka bantuan belanja keuangan Parpol meningkat dari Rp1,8 miliar menjadi Rp17,7 miliar.
"Itu ditetapkan 2 Oktober 2017. Kemudian perdanya keluar 13 Oktober. 13 Oktober adalah hari terakhir pemerintahan sebelumnya (Djarot Saiful Hidayat)," terang dia.
Mantan Menteri Pendidikan RI itu mengaku bakal membahas ulang dana bantuan parpol bersama DPRD DKI Jakarta. Ia mau menaati arahan PP Nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan pada parpol sebesar Rp1.000 per suara.
"Bagaimana pun juga APBD memiliki dasar hukum. Kita menyamakan rasanya ada bom waktu yang tertinggal di ujung. Kita bilang menyamakan, ternyata di ujung di minggu terakhir dinaikan 10 kali lipat," tutur dia.
Anies menegaskan tidak pernah memberikan arahan untuk menaikkan dana bantuan parpol. "Ini membuat kami lebih detail lagi melihat Pergub dan Perda yang keluar. Kejadian seperti ini semua orang tahunya (kerjaan) Anies dan Sandi," pungkas Anies.
Dana bantuan untuk partai politik DKI Jakarta menuai polemik. Dalam APBD DKI 2018 dana bantuan parpol yang diberikan Pemprov DKI meningkat 10 kali lipat menjadi Rp4.000 per suara.
(Baca juga:
Kemendagri Coret Dana Bantuan Parpol di APBD DKI 2018)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
