Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong digitalisasi dalam pengelolaan keuangan. Hal itu diyakini memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.
“Pemprov DKI telah sepenuhnya mengimplementasikan pengelolaan keuangan berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem perpajakan pemerintah pusat,” kata Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 Oktober 2023.
Sri mengatakan Pemprov DKI terus berupaya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Kemudian, mendorong UMKM agar naik kelas dengan menyiapkan regulasi terkait kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).
“Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui percepatan belanja,” papar dia.
Sri optimistis masyarakat dimudahkan dengan digitalisasi tersebut. Sebab, pelayanan digitalisasi merambah mulai dari pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, pelaporan dan pembayaran setoran masa pajak dengan fasilitas kode bayar, hingga pelayanan pajak daerah lainnya.
"Ekosistem digital ini tentu dapat memicu modernisasi administrasi perpajakan daerah. Harapannya dapat memberikan kemudahan bagi masyakarat dalam bertransaksi,” ucap dia.
Sri bersyukur upaya itu menuai respons positif. TP2DD DKI diganjar penghargaan tertinggi untuk kategori Kinerja TP2DD pada tingkat provinsi di regional Jawa-Bali.
Penghargaan tersebut diberikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2023. Acara itu digelar di Grand Sahid Jaya pada Selasa, 3 Oktober 2023.
Jakarta: Pemerintah Provinsi (
Pemprov) DKI Jakarta mendorong digitalisasi dalam pengelolaan keuangan. Hal itu diyakini memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.
“Pemprov DKI telah sepenuhnya mengimplementasikan pengelolaan keuangan berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem perpajakan pemerintah pusat,” kata Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 Oktober 2023.
Sri mengatakan Pemprov DKI terus berupaya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Kemudian, mendorong UMKM agar naik kelas dengan menyiapkan regulasi terkait kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).
“Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui percepatan belanja,” papar dia.
Sri optimistis masyarakat dimudahkan dengan
digitalisasi tersebut. Sebab, pelayanan digitalisasi merambah mulai dari pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, pelaporan dan pembayaran setoran masa pajak dengan fasilitas kode bayar, hingga pelayanan pajak daerah lainnya.
"Ekosistem digital ini tentu dapat memicu modernisasi administrasi perpajakan daerah. Harapannya dapat memberikan kemudahan bagi masyakarat dalam bertransaksi,” ucap dia.
Sri bersyukur upaya itu menuai respons positif. TP2DD DKI diganjar penghargaan tertinggi untuk kategori Kinerja TP2DD pada tingkat provinsi di regional Jawa-Bali.
Penghargaan tersebut diberikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2023. Acara itu digelar di Grand Sahid Jaya pada Selasa, 3 Oktober 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
