Jakarta: Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin menghidupkan kembali becak di ibu kota terus menuai kontra.
Anggota DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menilai persoalan becak sudah selesai berpuluh tahun silam. Pemerintah seharusnya fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung untuk transportasi massal.
"Melihat Jakarta harus secara keseluruhan. Jangan membangunkan apa yang sudah selesai, masalah becak di DKI sudah selesai," katanya, dalam Prime Talk, Selasa 30 Januari 2018.
Meski berdalih atas dasar keadilan, Pantas menilai keadilan yang diambil Anies Baswedan melalui beragam kebijakan hanya untuk mengakomodasi segelintir orang. Padahal, seorang gubernur, kata Pantas, harus berpikir bahwa memberikan keadilan untuk seluruh rakyat DKI.
"Jangan hanya keadilan sekadar ingin memenuhi kontrak-kontrak politik yang akhirnya membelenggu dirinya sendiri," katanya.
Menurut Pantas, memenuhi kontrak politik yang sudah ditandatangani bersama memang sudah memenuhi rasa keadilan terhadap komunitas becak. Tapi Anies lupa bahwa ada hak orang lain yang terusik.
Pantas menambahkan secara faktual di dalam peraturan daerah tentang ketertiban umum maupun pola transportasi makro, becak sudah tidak ada. Persoalan yang sudah selesai, jelas Pantas, tak perlu diungkit lagi.
"Seorang pemimpin itu melaksanakan pemerintahan berdasarkan aturan yang sudah ada. Sesuatu yang sudah selesai kenapa harus diungkit dan dibangunkan lagi," jelasnya.
Jakarta: Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin menghidupkan kembali becak di ibu kota terus menuai kontra.
Anggota DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menilai persoalan becak sudah selesai berpuluh tahun silam. Pemerintah seharusnya fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung untuk transportasi massal.
"Melihat Jakarta harus secara keseluruhan. Jangan membangunkan apa yang sudah selesai, masalah becak di DKI sudah selesai," katanya, dalam
Prime Talk, Selasa 30 Januari 2018.
Meski berdalih atas dasar keadilan, Pantas menilai keadilan yang diambil Anies Baswedan melalui beragam kebijakan hanya untuk mengakomodasi segelintir orang. Padahal, seorang gubernur, kata Pantas, harus berpikir bahwa memberikan keadilan untuk seluruh rakyat DKI.
"Jangan hanya keadilan sekadar ingin memenuhi kontrak-kontrak politik yang akhirnya membelenggu dirinya sendiri," katanya.
Menurut Pantas, memenuhi kontrak politik yang sudah ditandatangani bersama memang sudah memenuhi rasa keadilan terhadap komunitas becak. Tapi Anies lupa bahwa ada hak orang lain yang terusik.
Pantas menambahkan secara faktual di dalam peraturan daerah tentang ketertiban umum maupun pola transportasi makro, becak sudah tidak ada. Persoalan yang sudah selesai, jelas Pantas, tak perlu diungkit lagi.
"Seorang pemimpin itu melaksanakan pemerintahan berdasarkan aturan yang sudah ada. Sesuatu yang sudah selesai kenapa harus diungkit dan dibangunkan lagi," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
