Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin dan Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko yang baru dilantik bekerja demi kepentingan warga Ibu Kota. Mereka harus tegas terhadap pengembang yang nakal.
“Saya harap wali kota di Jakarta tak terpengaruh iming-iming dari pengembang,” kata Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu, 13 Oktober 2021.
Ia mengatakan Jakarta Selatan dan Jakarta Barat memiliki persoalan yang hampir sama. Salah satunya, masalah kewajiban pengembang untuk menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurutnya, tak ada alasan bagi wali kota untuk berkompromi. Sebab, Jakarta memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
Aturan tersebut telah diperkuat melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyerahan Kewajiban dari Pemegang Izin dan Non-Izin Pemanfaatan Ruang. Beleid itu menyempurnakan Pergub Nomor 228 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 41 tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban Dari Para Pemegang SIPPT Kepada Pemprov DKI Jakarta.
“Itu aset yang bisa menjadi pendapatan daerah. Makanya jabatan Wali Kota itu ujian, mau membela warga apa pengusaha,” ujar Prasetyo.
Ia juga menyinggung persoalan aset di Pemprov DKI yang kerap bermasalah. Hal itu biasanya muncul dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca: Lantik 7 Pejabat Baru, Anies: Tuntaskan Target Pembangunan Jakarta
“Ini yang harus dibereskan. Pengembang besar-besar memang, tapi kita jangan takut karena kita taat konstitusi,” tegas dia.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik tujuh pejabat baru Ibu Kota pada Rabu, 13 Oktober 2021. Dua di antaranya, yakni Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin dan Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko.
Jakarta: Ketua
DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin dan Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko yang baru dilantik bekerja demi kepentingan warga Ibu Kota. Mereka harus tegas terhadap pengembang yang nakal.
“Saya harap wali kota di Jakarta tak terpengaruh iming-iming dari pengembang,” kata Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu, 13 Oktober 2021.
Ia mengatakan Jakarta Selatan dan Jakarta Barat memiliki persoalan yang hampir sama. Salah satunya, masalah kewajiban pengembang untuk menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan
fasilitas umum (fasum) kepada Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta.
Menurutnya, tak ada alasan bagi wali kota untuk berkompromi. Sebab, Jakarta memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
Aturan tersebut telah diperkuat melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyerahan Kewajiban dari Pemegang Izin dan Non-Izin Pemanfaatan Ruang. Beleid itu menyempurnakan Pergub Nomor 228 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 41 tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban Dari Para Pemegang SIPPT Kepada Pemprov DKI Jakarta.
“Itu aset yang bisa menjadi pendapatan daerah. Makanya jabatan Wali Kota itu ujian, mau membela warga apa pengusaha,” ujar Prasetyo.
Ia juga menyinggung persoalan aset di Pemprov DKI yang kerap bermasalah. Hal itu biasanya muncul dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca:
Lantik 7 Pejabat Baru, Anies: Tuntaskan Target Pembangunan Jakarta
“Ini yang harus dibereskan. Pengembang besar-besar memang, tapi kita jangan takut karena kita taat konstitusi,” tegas dia.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik tujuh pejabat baru Ibu Kota pada Rabu, 13 Oktober 2021. Dua di antaranya, yakni Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin dan Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
