medcom.id, Jakarta: Potensi kerugian negara akibat pembelian lahan di Cengkareng yang diakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melebihi potensi kerugian pada kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan penyelewengan itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK DKI APBD 2015.
"Kalau Sumber Waras Rp191 miliar, Cengkareng bisa Rp648 miliar. Potensi kerugiannya lebih besar dibandingkan dengan pembelian lahan Sumber Waras," kata Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2016).
Djarot mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan kasus itu kepada tim investigasi BPK. Dia menerangkan, DKI akan menindak tegas oknum yang terbukti main mata dalam kasus tersebut. "Kalau sudah menyangkut hukum pidana, maka akan kami pidanakan," tegasnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diduga ditipu warga saat membeli lahan seluas 4,7 hektare di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Lahan itu ternyata milik DKI. Akibat kejadian itu, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI terancam mengalami kerugian Rp670 miliar.
Kejadian berawal ketika Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI membeli lahan milik warga untuk dibangun rumah susun. Belakangan terungkap ternyata tanah itu milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta.
medcom.id, Jakarta: Potensi kerugian negara akibat pembelian lahan di Cengkareng yang diakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melebihi potensi kerugian pada kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan penyelewengan itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK DKI APBD 2015.
"Kalau Sumber Waras Rp191 miliar, Cengkareng bisa Rp648 miliar. Potensi kerugiannya lebih besar dibandingkan dengan pembelian lahan Sumber Waras," kata Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2016).
Djarot mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan kasus itu kepada tim investigasi BPK. Dia menerangkan, DKI akan menindak tegas oknum yang terbukti main mata dalam kasus tersebut. "Kalau sudah menyangkut hukum pidana, maka akan kami pidanakan," tegasnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diduga ditipu warga saat membeli lahan seluas 4,7 hektare di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Lahan itu ternyata milik DKI. Akibat kejadian itu, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI terancam mengalami kerugian Rp670 miliar.
Kejadian berawal ketika Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI membeli lahan milik warga untuk dibangun rumah susun. Belakangan terungkap ternyata tanah itu milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
