medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mematangkan konsep pembangunan ruang bawah tanah kawasan Monas. Tidak hanya membangun fasilitas pakir, rencananya pembangunan juga mengakomodir fungsi pertahanan dan keamanan.
Asisten Daerah Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta Gamal Sinurat mengatakan,
pembangunan tersebut sudah diatur dalam Keputusan Presiden No 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Namun, hasil pembahasan perubahan membutuh persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) sebelum pembangunan direalisasikan.
"Sebelumnya memang sudah ada pengaturan pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Namun soal fungsi pertahanan dan keamanan saat itu belum ada," kata Gamal di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2016).
Menurut Gamal, pematangan konsep pembangunan ruang bawah tanah akan melibatkan beberapa kementerian yang diketuai oleh Setneg. Setelahnya, Pemprov DKI Jakarta akan menjadi pelaksana pembangunan.
"Jadi semua masukan dari kementerian terkait seperti Kementrian Pertahanan (Kemenhan) akan diakomodir. Setelah selesai maka akan dikirim ke Setneg untuk disetujui," ujarnya.
Selain sebagai pertahanan dan keamanan negara, rencananya di bawah kawasan Monas sisi Barat, Utara dan selatan dibangun ruang parkir serta fasilitas pelaku UMKM.
Ruang parkir dibangun tiga lantai ke bawah dan terintegrasi dengan stasiun MRT di sisi Barat, Balai Kota di sisi Selatan dan Stasiun Gambir di sisi Utara.
Gamal mengungkapkan, sesuai keinginan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, ground breaking pembangunan ruang bawah tanah ini di targetkan dilakukan tahun ini.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mematangkan konsep pembangunan ruang bawah tanah kawasan Monas. Tidak hanya membangun fasilitas pakir, rencananya pembangunan juga mengakomodir fungsi pertahanan dan keamanan.
Asisten Daerah Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta Gamal Sinurat mengatakan,
pembangunan tersebut sudah diatur dalam Keputusan Presiden No 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Namun, hasil pembahasan perubahan membutuh persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) sebelum pembangunan direalisasikan.
"Sebelumnya memang sudah ada pengaturan pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Namun soal fungsi pertahanan dan keamanan saat itu belum ada," kata Gamal di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2016).
Menurut Gamal, pematangan konsep pembangunan ruang bawah tanah akan melibatkan beberapa kementerian yang diketuai oleh Setneg. Setelahnya, Pemprov DKI Jakarta akan menjadi pelaksana pembangunan.
"Jadi semua masukan dari kementerian terkait seperti Kementrian Pertahanan (Kemenhan) akan diakomodir. Setelah selesai maka akan dikirim ke Setneg untuk disetujui," ujarnya.
Selain sebagai pertahanan dan keamanan negara, rencananya di bawah kawasan Monas sisi Barat, Utara dan selatan dibangun ruang parkir serta fasilitas pelaku UMKM.
Ruang parkir dibangun tiga lantai ke bawah dan terintegrasi dengan stasiun MRT di sisi Barat, Balai Kota di sisi Selatan dan Stasiun Gambir di sisi Utara.
Gamal mengungkapkan, sesuai keinginan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, ground breaking pembangunan ruang bawah tanah ini di targetkan dilakukan tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
