medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim melakukan penghematan hingga Rp 1 triliun dari pemangkasan anggaran sosialisasi dalam APBD 2015.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, kecilnya pagu anggaran APBD DKI 2015 yang disepakati Kementerian Dalam Negeri tidak akan mengganggu program pembangunan. Sebab, pihaknya bisa mengalihkan anggaran Rp 1 triliun dari hasil efisiensi dengan mencoret kegiatan sosialisasi.
"Tidak sulit, kami bisa dapat tambahan Rp 1 triliun dari total penghematan setelah kita coret sosialisasi," kata Saefullah di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan anggaran belanja Rp 67,269 triliun ditambah pengeluaran pembiayaan Rp 5,627 triliun sehingga jumlahnya Rp 72,95 tiriliun.
Namun, Kemendagri hanya menyetujui pagu belanja sesuai dengan APBD Perubahan tahun 2014 senilai Rp 63,65 trilun dan pengeluaran pembiayaan Rp 5,627 triliun, sehingga totalnya hanya Rp 69,27 triliun.
Selisih anggaran itu membuat Pemprov DKI bersiasat agar nilai pagu mencukupi belanja seluruh pembiayaan. Saefullah menyatakan, selisih Rp 3 triliun tidak menjadi masalah. Tidak ada kegiatan prioritas yang dihapus. Tapi nilai anggarannya akan sedikit dipangkas untuk menyesuaikan.
"Dari sosialisasi kita dapat Rp 1 triliun. Pembelian lahan dari Rp 7 triliun kita pangkas jadi Rp 6 triliun. Itu sudah dapat Rp 2 triliun. Nanti tinggal dilihat lagi hasil evaluasi Kemendagri mana yang bisa dikurangi," katanya.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim melakukan penghematan hingga Rp 1 triliun dari pemangkasan anggaran sosialisasi dalam APBD 2015.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, kecilnya pagu anggaran APBD DKI 2015 yang disepakati Kementerian Dalam Negeri tidak akan mengganggu program pembangunan. Sebab, pihaknya bisa mengalihkan anggaran Rp 1 triliun dari hasil efisiensi dengan mencoret kegiatan sosialisasi.
"Tidak sulit, kami bisa dapat tambahan Rp 1 triliun dari total penghematan setelah kita coret sosialisasi," kata Saefullah di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan anggaran belanja Rp 67,269 triliun ditambah pengeluaran pembiayaan Rp 5,627 triliun sehingga jumlahnya Rp 72,95 tiriliun.
Namun, Kemendagri hanya menyetujui pagu belanja sesuai dengan APBD Perubahan tahun 2014 senilai Rp 63,65 trilun dan pengeluaran pembiayaan Rp 5,627 triliun, sehingga totalnya hanya Rp 69,27 triliun.
Selisih anggaran itu membuat Pemprov DKI bersiasat agar nilai pagu mencukupi belanja seluruh pembiayaan. Saefullah menyatakan, selisih Rp 3 triliun tidak menjadi masalah. Tidak ada kegiatan prioritas yang dihapus. Tapi nilai anggarannya akan sedikit dipangkas untuk menyesuaikan.
"Dari sosialisasi kita dapat Rp 1 triliun. Pembelian lahan dari Rp 7 triliun kita pangkas jadi Rp 6 triliun. Itu sudah dapat Rp 2 triliun. Nanti tinggal dilihat lagi hasil evaluasi Kemendagri mana yang bisa dikurangi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
