medcom.id, Jakarta: Penggusuran yang dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Barat dinilai janggal. Sebab, lahan sengketa itu terjadi antara swasta dan warga, bukan Pemerintah Kota Jakarta Barat.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, dari laporan yang diterima, lahan yang digusur berada di RT 05, 07, dan 09 RW 02, Mangga Besar, Jakarta Barat. Lahan seluas 3 ribu meter itu ditempati oleh 33 kepala keluarga.
Pras mengungkapkan, berdasarkan pengakuan warga, lahan yang sudah mereka tempati puluhan tahun itu telah dilelang oleh seseorang atas nama Gunarto kepada Deepak Rupo Chugani, Dilip Rupo Chugani dan Mellisa Angryanto melalui lelang kantor pejabat lelang kelas II Yuliana Sinarta pada tanggal 6 April 2016.
Pras mempertanyakan kebijakan Pemkot Jakarta Barat yang mengeluarkan surat perintah pembongkaran (SP) ke 3 kepada warga. Menurut Pras, tindakan Pemerintah Kota Jakarta Barat itu sangat janglal. Sebab, yang bersengketa pihak swasta dan warga bukan Pemkor Jakarta Barat.
“Saya datang bukan untuk membela pihak manapun. Kalau warga salah saya enggak akan bantu begitupun sebaliknya. Namun Pemprov DKI seyogyanya bisa melakukan hal yang sama. Kepentingan rakyat harus diutamakan,” kata Prasetyo saat diskusi bersama warga Forum Mangga Besar V, Senin (22/8/2016).
Menanggapi pernyataan tersebut, Walikota Jakarta Barat, Anas Effendi mengaku telah menawarkan beberapa opsi kepada warga tersebut. “Kami di sini menawarkan jalan keluar untuk warga. Jika ingin minta ganti rugi silakan atau mengambil langkah hukum silakan. Kami di sini hanya sebagai mediator,” kata Anas.
Selain Prasetyo pertemuan tersebut juga dihadiri anggota DPRD DKI lainnya seperti Mary Hotma, Dwi Rio dan William Yani serta anggota DPR RI Komisi II Arif Wibowo.
Warga Mangga Besar RW 02, Taman sari, Jakarta Barat mulai resah lantaran rumah yang sudah mereka tampati sejak 80 tahun lalu akan di gusur Pemerintah Kota Jakarta Barat.
Pemkot Jakarta Barat sudah melayangkan SP 1 kepada warga pada 21 Juli dan SP II pada 3 Agustus 2016. Kemudian Pemkot Jakbar mengirim SP 3 pada 18 Agustus. Dalam surat tersebut warga diberikan waktu 3×24 jam untuk membongkar dan mengkosongkan rumahnya.
Pengosongan rumah harus dilakukan dengan alsan sertifikat hak milik (SHM) tanah tersebut diketahui atas nama Deepak Rupo Chugani, Dilip Rupo Chugani dan Melissa Anggryanto.
Tanah tersebut dimiliki ketiganya berdasarkan lelang yang dilakukan Gunarto Kerta Djaja pada 2015.Gunarto adalah orang yang disebut-sebut telah membeli tanah itu pada tahun 1969.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
