Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga sepakat dengan rencana Kementerian Agama memotong gaji PNS 2,5 persen untuk zakat. Zakat dinlai bermanfaat untuk membersihkan harta PNS.
"Tentunya zakat itu sebuah inisiatif. Itu membersihkan rezeki yang mereka dapat," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Februari 2018.
Sandiaga telah berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait inisiasi ini. Namun, zakat PNS yang dimaksud Kemenag masih sebatas wacana. Sandiaga mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan hal tersebut.
"Memang secara konsep kalau di sini kan volunteri bukan mandatori," ujarnya.
Menurut Sandi, ide zakat PNS merupakan inovasi positif. Sandiaga menunggu langkah konkret terkait hal itu.
Baca: Menkeu: Zakat dari Gaji PNS Perlu Disinkronkan dengan Pajak
"Kita mau tunggu dan tidak mau berspekulasi. (Tapi) kalau masih wacana ya kita jalankan seperti yang ada sekarang," ujarnya.
Menteri Agama Lukman Hakim menyebut potensi zakat PNS muslim sangat fantastis. Angkanya mencapai Rp 10 triliun pertahun. Untuk itu, Kemenag akan mendesain akad antara PNS dan pengelola zakat Badan Zakat Nasional (Baznas).
Untuk mendasari langkah tersebut, pemerintah tengah mendesain regulasi berbasis Peraturan Presiden (Perpres) atau Keputusan Presiden (Keppres). Nantinya, gaji PNS muslim otomatis dipotong setiap bulan dan masuk ke kutipan zakat oleh Baznas.
"Sudah ada badan sendiri itu Baznas. Keppresnya sedang disiapkan, tahun ini Insya Allah," kata Lukman.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/nbw3yRRb" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga sepakat dengan rencana Kementerian Agama memotong gaji PNS 2,5 persen untuk zakat. Zakat dinlai bermanfaat untuk membersihkan harta PNS.
"Tentunya zakat itu sebuah inisiatif. Itu membersihkan rezeki yang mereka dapat," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Februari 2018.
Sandiaga telah berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait inisiasi ini. Namun, zakat PNS yang dimaksud Kemenag masih sebatas wacana. Sandiaga mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan hal tersebut.
"Memang secara konsep kalau di sini kan volunteri bukan mandatori," ujarnya.
Menurut Sandi, ide zakat PNS merupakan inovasi positif. Sandiaga menunggu langkah konkret terkait hal itu.
Baca: Menkeu: Zakat dari Gaji PNS Perlu Disinkronkan dengan Pajak
"Kita mau tunggu dan tidak mau berspekulasi. (Tapi) kalau masih wacana ya kita jalankan seperti yang ada sekarang," ujarnya.
Menteri Agama Lukman Hakim menyebut potensi zakat PNS muslim sangat fantastis. Angkanya mencapai Rp 10 triliun pertahun. Untuk itu, Kemenag akan mendesain akad antara PNS dan pengelola zakat Badan Zakat Nasional (Baznas).
Untuk mendasari langkah tersebut, pemerintah tengah mendesain regulasi berbasis Peraturan Presiden (Perpres) atau Keputusan Presiden (Keppres). Nantinya, gaji PNS muslim otomatis dipotong setiap bulan dan masuk ke kutipan zakat oleh Baznas.
"Sudah ada badan sendiri itu Baznas. Keppresnya sedang disiapkan, tahun ini Insya Allah," kata Lukman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
