medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Abraham ‘Lulung’ Lunggana memberi kiat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama cara mencegah korupsi di Ibu Kota. Ahok harus tahu harga satuan barang dan mengetahui secara detail perusahaan peserta lelang.
Lulung tidak ingin Ahok dikelabui anak buahnya dan kasus korupsi uninterruptible power suply (UPS) tidak terjadi lagi. “Kita harus sepakat berantas korupsi dari Ibu Kota. Tapi lebih elegan kita lakukan pencegahan,” kata Lulung di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (19/11/2015).
Menurut Lulung, Ahok bisa mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahannya dengan sejumlah cara. Salah satunya Ahok harus memastikan harga satuan barang yang diajukan dengan harga di katalog. Langkah ini diperlukan untuk memastikan harga satuan barang sesuai aslinya.
Lulung menyarankan Ahok mencari tahu detail perusahaan pemenang tender proyek. Hal ini perlu agar kasusnya tidak seperti perusahaan yang menjadi rekanan pengadaan UPS. Dalam kasus UPS, banyak perusahaan menjadi rekanan dan ternyata fiktif.
"Kalau semua sudah diperiksa, baru Ahok tanda tangan SPD (surat penyediaan dana)," pesan Lulung.
Lulung menegaskan, DPRD DKI berkomitmen melakukan pencegahan korupsi. Salah satu langkah yang dilakukan DPRD adalah membuka proses pembahasan anggaran untuk umum. “Masyarakat dapat melihat secara langsung proses penyusunan anggaran secara detail,” kata Lulung.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Abraham ‘Lulung’ Lunggana memberi kiat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama cara mencegah korupsi di Ibu Kota. Ahok harus tahu harga satuan barang dan mengetahui secara detail perusahaan peserta lelang.
Lulung tidak ingin Ahok dikelabui anak buahnya dan kasus korupsi uninterruptible power suply (UPS) tidak terjadi lagi. “Kita harus sepakat berantas korupsi dari Ibu Kota. Tapi lebih elegan kita lakukan pencegahan,” kata Lulung di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (19/11/2015).
Menurut Lulung, Ahok bisa mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahannya dengan sejumlah cara. Salah satunya Ahok harus memastikan harga satuan barang yang diajukan dengan harga di katalog. Langkah ini diperlukan untuk memastikan harga satuan barang sesuai aslinya.
Lulung menyarankan Ahok mencari tahu detail perusahaan pemenang tender proyek. Hal ini perlu agar kasusnya tidak seperti perusahaan yang menjadi rekanan pengadaan UPS. Dalam kasus UPS, banyak perusahaan menjadi rekanan dan ternyata fiktif.
"Kalau semua sudah diperiksa, baru Ahok tanda tangan SPD (surat penyediaan dana)," pesan Lulung.
Lulung menegaskan, DPRD DKI berkomitmen melakukan pencegahan korupsi. Salah satu langkah yang dilakukan DPRD adalah membuka proses pembahasan anggaran untuk umum. “Masyarakat dapat melihat secara langsung proses penyusunan anggaran secara detail,” kata Lulung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
