medcom.id, Jakarta: Dokumen rancangan APBD DKI 2015 sudah dikoreksi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemendagri mencatat beberapa koreksi di sejumlah pos-pos anggaran dalam postur RAPBD 2015.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono mengatakan, ada koreksi di pos belanja modal, evaluasi Tunjangan Kerja Daerah (TKD), penghapusan tunjangan transportasi, penambahan dana penanggulangan banjir. Selain itu, dana-dana dalam bentuk operasional juga dihilangkan.
"Yang jelas 128 halaman, kalimat-kalimat operasional tidak boleh ada, operasional Walkot (Wali Kota), belanja operasional dinas, itu enggak boleh, itu dianggap untuk pribadi, dianggap belanja peningkatan pelayanan kantor," jelas Heru saat ditemui di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2015).
Dikatakan Heru, dirinya segera memperbaiki dokumen RAPBD sesuai hasil evalusi Kemendagri. Hari ini, Heru meminta DPRD DKI untuk membahas bersama hasil evaluasi dokumen APBD.
"Udah langsung kita ikutin, langsung coret. anggarannya masuk ke penanganan belanja modal," tukas Heru.
Terkait pengahapusan dana transportasi, Heru masih mempertimbangkan. Menurutnya, pejabat setingkat eselon 2 tetap akan mendapatkan kendaraan dinas.
"Ya nanti kita lihat. Mobil operasional kan tidak semua dapat, eselon 2 saja yang dapat, kendaraan dinas namanya," jelas Heru.
medcom.id, Jakarta: Dokumen rancangan APBD DKI 2015 sudah dikoreksi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemendagri mencatat beberapa koreksi di sejumlah pos-pos anggaran dalam postur RAPBD 2015.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono mengatakan, ada koreksi di pos belanja modal, evaluasi Tunjangan Kerja Daerah (TKD), penghapusan tunjangan transportasi, penambahan dana penanggulangan banjir. Selain itu, dana-dana dalam bentuk operasional juga dihilangkan.
"Yang jelas 128 halaman, kalimat-kalimat operasional tidak boleh ada, operasional Walkot (Wali Kota), belanja operasional dinas, itu
enggak boleh, itu dianggap untuk pribadi, dianggap belanja peningkatan pelayanan kantor," jelas Heru saat ditemui di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2015).
Dikatakan Heru, dirinya segera memperbaiki dokumen RAPBD sesuai hasil evalusi Kemendagri. Hari ini, Heru meminta DPRD DKI untuk membahas bersama hasil evaluasi dokumen APBD.
"Udah langsung kita
ikutin, langsung coret. anggarannya masuk ke penanganan belanja modal," tukas Heru.
Terkait pengahapusan dana transportasi, Heru masih mempertimbangkan. Menurutnya, pejabat setingkat eselon 2 tetap akan mendapatkan kendaraan dinas.
"Ya nanti kita lihat. Mobil operasional
kan tidak semua dapat, eselon 2 saja yang dapat, kendaraan dinas namanya," jelas Heru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LOV)
