Jakarta: Hunian vertikal DP 0% akan menggunakan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema ini untuk meringankan pembayaran cicilan warga.
Selain itu, Pemprov DKI berencana menyiapkan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dengan skema FLPP, masyarakat sebenarnya dikenakan DP sebesar 1%.
"Tapi 1% itu dikasih (ditanggung) kita. Jadi, pembiayaan DP menjadi 0%," ujar Anies di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis, 18 Januari 2018.
Baca: REI Dukung Program DP 0%
Anies menyampaikan, DP 1% persen disediakan melalui APBD DKI. Warga yang berniat membeli wajib memiliki KTP DKI Jakarta, sudah menikah, dan memiliki penghasilan maksimal Rp7 juta.
"Konsumen yang membeli harus warga DKI yang belum memiliki hunian," ujarnya.
Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Pinontoan mengatakan, FLPP adalah pembiayaan perumahan dengan skema subsidi dari pemerintah yang bekerjasama dengan bank nasional. Mereka menyediakan fasilitas dengan suku bunga rendah dan flat selama masa cicilan, yaitu suku bunga 5 persen dan dengan jangka waktu cicilan sampai 20 tahun.
"Kalau FLPP kan dari Pemerintah Pusat ya, jadi ada subsidi 5%," katanya.
Program DP% didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBl/2016 tanggal 29/10/2016 tentang Loan to Value atas KPR dan DP Kendaraaan Bermotor.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/yNLyj3Pb" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Hunian vertikal DP 0% akan menggunakan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema ini untuk meringankan pembayaran cicilan warga.
Selain itu, Pemprov DKI berencana menyiapkan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dengan skema FLPP, masyarakat sebenarnya dikenakan DP sebesar 1%.
"Tapi 1% itu dikasih (ditanggung) kita. Jadi, pembiayaan DP menjadi 0%," ujar Anies di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis, 18 Januari 2018.
Baca: REI Dukung Program DP 0%
Anies menyampaikan, DP 1% persen disediakan melalui APBD DKI. Warga yang berniat membeli wajib memiliki KTP DKI Jakarta, sudah menikah, dan memiliki penghasilan maksimal Rp7 juta.
"Konsumen yang membeli harus warga DKI yang belum memiliki hunian," ujarnya.
Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Pinontoan mengatakan, FLPP adalah pembiayaan perumahan dengan skema subsidi dari pemerintah yang bekerjasama dengan bank nasional. Mereka menyediakan fasilitas dengan suku bunga rendah dan
flat selama masa cicilan, yaitu suku bunga 5 persen dan dengan jangka waktu cicilan sampai 20 tahun.
"Kalau FLPP kan dari Pemerintah Pusat ya, jadi ada subsidi 5%," katanya.
Program DP% didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBl/2016 tanggal 29/10/2016 tentang L
oan to Value atas KPR dan DP Kendaraaan Bermotor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
