Jakarta: Warga eks Kampung Bayam mengadukan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Pengaduan buntut sikap Heru yang tak kunjung merespons surat ajakan dialog warga eks Kampung Bayam.
"Kami sudah melaporkan terkait polemik kampung bayam. Data sudah cukup lengkap namun ada yang kurang yaitu surat kuasa dari perwakilan warga KSB (Kampung Susun Bayam) yang melaporkan, surat secara tertulis yang yang pernah kami kirimkan kepada PJ Gubernur yang tidak pernah direspons itu." kata perwakilan warga eks Kampung Bayam Furqon kepada awak media, Selasa, 20 Februari 2024.
Ia menyebut warga sudah berusaha mengajak Heru Budi berdialog terkait polemik Kampung Susun Bayam (KSB) yang masih bergulir. Warga telah menyurati hingga datang langsung kantor Balaikota DKI Jakarta beberapa waktu lalu, namun hasilnya nihil.
Ia menyanyangkan sikap Heru Budi yang tidak memenuhi kebutuhan rakyat. Menurutnya, negara memiliki tugas dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Adapun pemenuhan kebutuhan tersebut diwujudkan melalui pelayanan publik.
"Heru Budi menghalangi hak warga KSB dalam pemenuhan kebutuhan ruang hidup, bersekolah dan melakukan kegiatan ekonomi lainnya," jelasnya.
Furqon dan warga Kampung Bayam hanya berharap dialog terbuka Gubernur dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pengelola terkait nasib mereka yang belum mengantongi kunci Kampung Susun Bayam.
"Harapannya setelah warga melengkapi dokumen yang diperlukan, Ombudsman bisa mengambil sikap tegas sebagai pengawas pelayanan publik dan berpihak kepada rakyat miskin," ungkapnya. (MI/Mohamad Farhan Zhuhri)
Jakarta: Warga eks Kampung Bayam mengadukan Penjabat Gubernur
DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Pengaduan buntut sikap Heru yang tak kunjung merespons surat ajakan dialog warga eks Kampung Bayam.
"Kami sudah melaporkan terkait polemik kampung bayam. Data sudah cukup lengkap namun ada yang kurang yaitu surat kuasa dari perwakilan warga KSB (Kampung Susun Bayam) yang melaporkan, surat secara tertulis yang yang pernah kami kirimkan kepada PJ Gubernur yang tidak pernah direspons itu." kata perwakilan warga eks Kampung Bayam Furqon kepada awak media, Selasa, 20 Februari 2024.
Ia menyebut warga sudah berusaha mengajak Heru Budi berdialog terkait polemik Kampung Susun Bayam (KSB) yang masih bergulir. Warga telah menyurati hingga datang langsung kantor Balaikota DKI Jakarta beberapa waktu lalu, namun hasilnya nihil.
Ia menyanyangkan sikap
Heru Budi yang tidak memenuhi kebutuhan rakyat. Menurutnya, negara memiliki tugas dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Adapun pemenuhan kebutuhan tersebut diwujudkan melalui pelayanan publik.
"Heru Budi menghalangi hak warga KSB dalam pemenuhan kebutuhan ruang hidup, bersekolah dan melakukan kegiatan ekonomi lainnya," jelasnya.
Furqon dan warga Kampung Bayam hanya berharap dialog terbuka Gubernur dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pengelola terkait nasib mereka yang belum mengantongi kunci Kampung Susun Bayam.
"Harapannya setelah warga melengkapi dokumen yang diperlukan,
Ombudsman bisa mengambil sikap tegas sebagai pengawas pelayanan publik dan berpihak kepada rakyat miskin," ungkapnya.
(MI/Mohamad Farhan Zhuhri) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
