medcom.id, Jakarta: Tim auditor independen bentukan Ketua DPRD DKI menemukan anggaran siluman Rp6 triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016. Mata anggaran itu dimasukkan tanpa judul kegiatan.
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan, ada salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memasukkan anggaran tanpa judul kegiatan senilai Rp 6 triliun. "Ini ada Rp6 triliun tapi tidak ada judul (kegiatan). Ini luar biasa malingnya," kata pria yang akrab disapa Pras di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (2/12/2015).
Pras mengaku sudah memegang bukti kuat untuk memanggil SKPD terkait untuk diminta pertanggungjawaban. "Ini saya masih periksa, pegang barang bukti," kata Pras.
Saat ditanya SKPD yang dimaksud, Pras enggan menjelaskan secara detil. Ia akan membicarakan masalah itu kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. "(Auditor independen) bukan untuk pencitraan saya. Untuk (data) pribadi. Kalau ada temuan saya kasih temuan ke gubernur. Tidak akan saya publikasi, biar gubernur yang tindaklanjuti," ujarnya.
medcom.id, Jakarta: Tim auditor independen bentukan Ketua DPRD DKI menemukan anggaran siluman Rp6 triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016. Mata anggaran itu dimasukkan tanpa judul kegiatan.
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan, ada salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memasukkan anggaran tanpa judul kegiatan senilai Rp 6 triliun. "Ini ada Rp6 triliun tapi tidak ada judul (kegiatan). Ini luar biasa malingnya," kata pria yang akrab disapa Pras di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (2/12/2015).
Pras mengaku sudah memegang bukti kuat untuk memanggil SKPD terkait untuk diminta pertanggungjawaban. "Ini saya masih periksa, pegang barang bukti," kata Pras.
Saat ditanya SKPD yang dimaksud, Pras enggan menjelaskan secara detil. Ia akan membicarakan masalah itu kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. "(Auditor independen) bukan untuk pencitraan saya. Untuk (data) pribadi. Kalau ada temuan saya kasih temuan ke gubernur. Tidak akan saya publikasi, biar gubernur yang tindaklanjuti," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
