medcom.id, Jakarta: DPRD DKI selalu memberikan pokok pikiran (pokir) untuk membuat program pembangunan bersama eksekutif dalam Rancangan APBD. Namun, program yang diusulkan dinilai tidak tepat guna.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama mengatakan, anggota dewan hanya rajin memberikan program tak jelas saat menyusun RAPBD bersama eksekutif. Terlebih, program usulan dewan tidak mendapat pengawasan.
"Puluhan tahun Jakarta Utara banjir karena air pasang laut, proyeknya selalu ada, tapi masalah tak selesai. Kemana duitnya? Pokir Rp 40 triliun dari 2012 kenapa sungai tak bersih? Jalan berlubang? Truk sampah tidak cukup? Bukan beli truk sampah, tapi membeli USB yang bisa fungsi UPS gimana dong? Program usulan DPRD tak tepat guna," sindir Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015).
Meskipun Pemprov DKI akan menggunakan pagu APBD Perubahan 2014, mantan Bupati Belitung Timur itu menjamin pembangunan Ibu Kota tak akan terganggu. Pemprov menggunakan APBD tahun lalu karena upaya membahas RAPBD DKI 2015 hasil revisi Kementerian Dalam Negeri dengan DPRD DKI gagal dicapai kata sepakat.
"Ini diopinikan supaya saya bisa kompromi dengan DPRD. Seolah-olah kalau tak pakai Perda semua berantakan. Padahal tidak masalah. Dulu, kalau pengadaan barang gagal, kalian (PNS) tetap dapat honor. Sekarang kalau Anda kerja, ya dapat uang," ujar Ahok.
medcom.id, Jakarta: DPRD DKI selalu memberikan pokok pikiran (pokir) untuk membuat program pembangunan bersama eksekutif dalam Rancangan APBD. Namun, program yang diusulkan dinilai tidak tepat guna.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama mengatakan, anggota dewan hanya rajin memberikan program tak jelas saat menyusun RAPBD bersama eksekutif. Terlebih, program usulan dewan tidak mendapat pengawasan.
"Puluhan tahun Jakarta Utara banjir karena air pasang laut, proyeknya selalu ada, tapi masalah tak selesai. Kemana duitnya? Pokir Rp 40 triliun dari 2012 kenapa sungai tak bersih? Jalan berlubang? Truk sampah tidak cukup? Bukan beli truk sampah, tapi membeli USB yang bisa fungsi UPS gimana dong? Program usulan DPRD tak tepat guna," sindir Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015).
Meskipun Pemprov DKI akan menggunakan pagu APBD Perubahan 2014, mantan Bupati Belitung Timur itu menjamin pembangunan Ibu Kota tak akan terganggu. Pemprov menggunakan APBD tahun lalu karena upaya membahas RAPBD DKI 2015 hasil revisi Kementerian Dalam Negeri dengan DPRD DKI gagal dicapai kata sepakat.
"Ini diopinikan supaya saya bisa kompromi dengan DPRD. Seolah-olah kalau tak pakai Perda semua berantakan. Padahal tidak masalah. Dulu, kalau pengadaan barang gagal, kalian (PNS) tetap dapat honor. Sekarang kalau Anda kerja, ya dapat uang," ujar Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
