medcom.id, Jakarta: Aksi DPRD yang mengkritisi usulan anggaran pada rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ditanggapi positif Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama.
"Saya senang kita berdebat di KUA-PPAS. Kalian lihat tidak sesuatu yang berbeda? Kalau dulu KUA-PPAS tidak pernah berdebat. Dalam sejarah DKI baru tahun ini susun anggaran seperti ini (berdebat)," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat Senin (14/9/2015).
Ahok menilai, perdebatan usulan anggaran memang harus terjadi. Perdebatan itu menjadi sistem check and balances yang seimbang. Sehingga, pekerjaan SKPD dapat dipertanggungjawabkan.
"DPRD itu sudah benar berdebat KUA-PPAS, yang betul seperti ini. Kalau dia (DPRD) bahas, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dapat mempertanggungjawabkan alasan dia mengusulkan anggaran," ujar Ahok.
Tak hanya itu, Ahok merasa terbantu karena 'diubek-ubek' DPRD. Ahok berpandangan sikap DPRD yang sekarang membantu dirinya melakukan pengawasan terhadap anak buah.
"Saya senang dengan DPRD sekarang. Ada 70 ribu item (satuan anggaran), saya mana bisa kontrol. Kalau ada temuan DPRD dan SKPD benar menggelembungkan, tinggal saya pecat," kata Ahok.
Sebelumnya, anggota DPRD mempertanyakan sejumlah mata anggaran yang diusulkan Pemprov DKI. Di antaranya, anggaran naskah pidato Ahok sebesar Rp806 juta per tahun dan usulan anggaran jamuan makan Pemprov DKI sebesar Rp6,6 miliar per tahun.
medcom.id, Jakarta: Aksi DPRD yang mengkritisi usulan anggaran pada rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ditanggapi positif Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama.
"Saya senang kita berdebat di KUA-PPAS. Kalian lihat tidak sesuatu yang berbeda? Kalau dulu KUA-PPAS tidak pernah berdebat. Dalam sejarah DKI baru tahun ini susun anggaran seperti ini (berdebat)," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat Senin (14/9/2015).
Ahok menilai, perdebatan usulan anggaran memang harus terjadi. Perdebatan itu menjadi sistem check and balances yang seimbang. Sehingga, pekerjaan SKPD dapat dipertanggungjawabkan.
"DPRD itu sudah benar berdebat KUA-PPAS, yang betul seperti ini. Kalau dia (DPRD) bahas, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dapat mempertanggungjawabkan alasan dia mengusulkan anggaran," ujar Ahok.
Tak hanya itu, Ahok merasa terbantu karena 'diubek-ubek' DPRD. Ahok berpandangan sikap DPRD yang sekarang membantu dirinya melakukan pengawasan terhadap anak buah.
"Saya senang dengan DPRD sekarang. Ada 70 ribu item (satuan anggaran), saya mana bisa kontrol. Kalau ada temuan DPRD dan SKPD benar menggelembungkan, tinggal saya pecat," kata Ahok.
Sebelumnya, anggota DPRD mempertanyakan sejumlah mata anggaran yang diusulkan Pemprov DKI. Di antaranya, anggaran naskah pidato Ahok sebesar Rp806 juta per tahun dan usulan anggaran jamuan makan Pemprov DKI sebesar Rp6,6 miliar per tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
