Ketua DPRD DKI Sebut Normalisasi Sungai Harus Dilakukan

Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan normalisasi sungai mau tidak mau harus dilakukan. Utamanya, di wilayah-wilayah yang mengalami penyempitan bibir sungai secara drastis, seperti Kampung Pulo. "Sekarang Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) mengatakan naturalisasi dan normalisasi, apa coba naturalisasi? Yang naturalisasi itu seperti di Pesanggrahan sana, karena tanahnya tidak pernah direklamasi masyarakat. Tapi kalau seperti Kampung Pulo ya harus normalisasi," kata Prasetyo dilansir dari Antara, Jakarta, Selasa, 2 November 2021. Menurut Prasetyo, normalisasi tidak kunjung dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka berdalih mengutamakan naturalisasi. "Naturalisasi tidak sesuai untuk dijalankan di wilayah dengan kondisi bibir sungai yang menyempit drastis," ucap Prasetyo. Sementara itu, normalisasi melebarkan kembali bibir sungai yang sebelumnya menyempit. Ini akan memperlancar aliran air sehingga tidak menimbulkan genangan karena air akan mengalir lancar. Baca: Banjir Surut Dalam Kurun Waktu 6 Jam, Ini Penjelasan Anies "Jakarta ini kalau dikatakan tidak akan banjir itu bohong. Tapi untuk diminimalisasi pasti bisa, tapi dengan cara fokus pekerjaan yang mana, jangan semua sama rata," tutur Prasetyo. Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan komisi-komisi di DPRD DKI Jakarta tengah memfokuskan beberapa program kerja terkait penanggulangan banjir. Dia berjanji selektif. "Jelas sekali seperti program sodetan, normalisasi, dan lainnya, itu silahkan dirapatkan di komisi. Tapi saya akan lihat di rapat Badan Anggaran (Banggar), kalau tidak prioritas akan saya coret," tuturnya.