medcom.id, Jakarta: Pegawai negeri sipil (PNS) DKI dituding menjadi penyebab lambatnya pencairan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Banyak PNS tidak benar mengisi berkas ke dalam TKD elektronik (eTKD).
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, banyak hambatan yang menyebabkan TKD telat cair. Kendala utamanya, sistem disiapkan belum matang. Selain itu banyak PNS nakal dalam memasukkan poin TKD.
"Banyak (PNS) yang isi (eTKD) enggak benar. Jadinya kita ubah, supaya semua lebih cepat," ujar Ahok.
Ahok berjanji, TKD PNS cair dalam waktu dekat. "Minggu depan cair, tadi sudah tanda tangan," kata Ahok
Ahok juga mengomentari keluhan PNS yang merasa terdemotivasi karena rotasi yang sering ia lakukan. Mantan Bupati Belitung Timur mengklaim rotasi yang dilakukan berdasarkan azas kebermanfaatan.
"Kalau mau bicara jujur, PNS yang kerja di lapangan itu ada juga PHL (Pekerja Harian Lepas). Jadi yang ngomong (terdemotivasi) siapa dulu. Banyak juga yang termotivasi karena rotasi ini. Jadi tinggal manfaat mudharat saja kita hitung," kata Ahok.
PNS DKI sudah enam bulan tidak menerima tunjangan TKD dinamis. Seharusnya TKD berbasis kinerja ini dibayarkan tiap tiga bulan atau triwulan. Sejak April hingga September, PNS belum menerima hak mereka.
medcom.id, Jakarta: Pegawai negeri sipil (PNS) DKI dituding menjadi penyebab lambatnya pencairan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Banyak PNS tidak benar mengisi berkas ke dalam TKD elektronik (eTKD).
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, banyak hambatan yang menyebabkan TKD telat cair. Kendala utamanya, sistem disiapkan belum matang. Selain itu banyak PNS nakal dalam memasukkan poin TKD.
"Banyak (PNS) yang isi (eTKD) enggak benar. Jadinya kita ubah, supaya semua lebih cepat," ujar Ahok.
Ahok berjanji, TKD PNS cair dalam waktu dekat. "Minggu depan cair, tadi sudah tanda tangan," kata Ahok
Ahok juga mengomentari keluhan PNS yang merasa terdemotivasi karena rotasi yang sering ia lakukan. Mantan Bupati Belitung Timur mengklaim rotasi yang dilakukan berdasarkan azas kebermanfaatan.
"Kalau mau bicara jujur, PNS yang kerja di lapangan itu ada juga PHL (Pekerja Harian Lepas). Jadi yang ngomong (terdemotivasi) siapa dulu. Banyak juga yang termotivasi karena rotasi ini. Jadi tinggal manfaat mudharat saja kita hitung," kata Ahok.
PNS DKI sudah enam bulan tidak menerima tunjangan TKD dinamis. Seharusnya TKD berbasis kinerja ini dibayarkan tiap tiga bulan atau triwulan. Sejak April hingga September, PNS belum menerima hak mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
