medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan dana sebanyak Rp 1 Triliun untuk membangun rumah sakit khusus kanker. Rumah sakit itu akan dibangun di lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras.
Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama mengatakan, pihaknya sedang memilih sumber dana pembangunan tersebut.
"Tinggal kita pikir mau pakai kewajiban pengembang dari Koefisien Lantai Bangunan (KLB) atau APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) DKI," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2016).
Ahok lebih memilih pembangunan menggunakan dana KLB. Sebab, pembangunan menggunakan APBD memakan waktu lama, hingga dua tahun lebih. Sementara, Ahok sadar pembangunan multi years di era kepemimpinannya tak boleh lebih dari Oktober 2017.
"Kita enggak boleh tahun jamak. Makanya saya lagi pikir gimana caranya swasta bisa bantu. Lagi cari-cari nih KLB mana lagi yang bisa kita tagih," ujarnya.
Ahok mengungkapkan, dana sebanyak itu dibutuhkan buat membangun paliatif care semacam apartemen 1000 unit khusus pasien penanganan jangka panjang. Ahok mengaku bakal melanjutkan pembangunan tersebut meski kasus pembelian lahan RS Sumber Waras masih dalam penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelumnya, Kepala Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI Bahtiar Arif mengatakan, pembelian tanah oleh Pemprov DKI mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp191,33 miliar. Padahal, pihaknya telah merekomendasikan Pemprov DKI membatalkan pembelian tanah itu.
Pemprov DKI Jakarta membeli tanah RS Sumber Waras dari pihak YKSW dengan NJOP sekitar Rp20 juta per meter per segi. Menurut BPK, NJOP tanah RS Sumber Waras hanya Rp 7 juta per meter per segi.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan dana sebanyak Rp 1 Triliun untuk membangun rumah sakit khusus kanker. Rumah sakit itu akan dibangun di lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras.
Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama mengatakan, pihaknya sedang memilih sumber dana pembangunan tersebut.
"Tinggal kita pikir mau pakai kewajiban pengembang dari Koefisien Lantai Bangunan (KLB) atau APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) DKI," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2016).
Ahok lebih memilih pembangunan menggunakan dana KLB. Sebab, pembangunan menggunakan APBD memakan waktu lama, hingga dua tahun lebih. Sementara, Ahok sadar pembangunan multi years di era kepemimpinannya tak boleh lebih dari Oktober 2017.
"Kita enggak boleh tahun jamak. Makanya saya lagi pikir gimana caranya swasta bisa bantu. Lagi cari-cari nih KLB mana lagi yang bisa kita tagih," ujarnya.
Ahok mengungkapkan, dana sebanyak itu dibutuhkan buat membangun
paliatif care semacam apartemen 1000 unit khusus pasien penanganan jangka panjang. Ahok mengaku bakal melanjutkan pembangunan tersebut meski kasus pembelian lahan RS Sumber Waras masih dalam penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelumnya, Kepala Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI Bahtiar Arif mengatakan, pembelian tanah oleh Pemprov DKI mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp191,33 miliar. Padahal, pihaknya telah merekomendasikan Pemprov DKI membatalkan pembelian tanah itu.
Pemprov DKI Jakarta membeli tanah RS Sumber Waras dari pihak YKSW dengan NJOP sekitar Rp20 juta per meter per segi. Menurut BPK, NJOP tanah RS Sumber Waras hanya Rp 7 juta per meter per segi
. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
