medcom.id, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerima kedatangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, pagi ini. Pertemuan Ahok dan Mendagri tersebut untuk mendengar langsung terkait kisruh APBD DKI 2015 yang berujung pada perseteruan DPRD dengan Ahok.
"Kami ingin mendengar yang sebenarnya," kata Tjahjo di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).
Tjahjo mengatakan, pihaknya sangat berkepentingan agar APBD DKI dapat segera disahkan dan diterima oleh semua pihak yakni, Kemendagri, DPRD dan Gubernur DKI sendiri. Menurut Tjahjo, langkah yang dapat dilakukan agar kisruh tersebut segera berakhir yakni dengan melakukan supervisi dan merevisi APBD dengan saksama.
"Pokoknya Kemendagri ingin kewenangan administrasi anggaran dibahas bersama DPRD dan eksekutif. Sebagai menteri, saya punya kepentingan agar anggaran tidak tersandera. Kami ikut masuk karena kita ingin ada evaluasi dari APBD sebelumnya untuk lebih fokus mengarah pada infrastruktur, banjir, lalu lintas, pendidikan," terang Tjahjo.
Sementara, urusan lain di luar hal di atas seperti politik dan ranah hukum, Tjahjo menegaskan pihaknya tidak ikut campur. Dia hanya berharap agar APBD DKI 2015 tidak tersandera. Selain itu, Tjahjo mengaku sudah mengevaluasi APBD yang dikirimkan gubernur beberapa waktu lalu.
"Setelah ketemuan lagi, maunya Pak Ahok gimana, DPRD maunya gimana. Bagaimanapun ini kan satu kotak, bukan kayak kita di pusat. Kalau ada pendapat yang beda, ya harus dirembug bersama. Fokusnya segera ada musyawarah jangan sampai anggaran tersandera," ujar dia.
Ahok bersama tim anggaran pemerintah daerah tiba terlebih dulu di Kemendagri, Rabu (4/3/2015). Ahok enggan berkomentar banyak terkait pertemuan ini. Hingga berita ini dimuat, pertemuan yang berlangsung tertutup itu masih berlangsung.
medcom.id, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerima kedatangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, pagi ini. Pertemuan Ahok dan Mendagri tersebut untuk mendengar langsung terkait kisruh APBD DKI 2015 yang berujung pada perseteruan DPRD dengan Ahok.
"Kami ingin mendengar yang sebenarnya," kata Tjahjo di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).
Tjahjo mengatakan, pihaknya sangat berkepentingan agar APBD DKI dapat segera disahkan dan diterima oleh semua pihak yakni, Kemendagri, DPRD dan Gubernur DKI sendiri. Menurut Tjahjo, langkah yang dapat dilakukan agar kisruh tersebut segera berakhir yakni dengan melakukan supervisi dan merevisi APBD dengan saksama.
"Pokoknya Kemendagri ingin kewenangan administrasi anggaran dibahas bersama DPRD dan eksekutif. Sebagai menteri, saya punya kepentingan agar anggaran tidak tersandera. Kami ikut masuk karena kita ingin ada evaluasi dari APBD sebelumnya untuk lebih fokus mengarah pada infrastruktur, banjir, lalu lintas, pendidikan," terang Tjahjo.
Sementara, urusan lain di luar hal di atas seperti politik dan ranah hukum, Tjahjo menegaskan pihaknya tidak ikut campur. Dia hanya berharap agar APBD DKI 2015 tidak tersandera. Selain itu, Tjahjo mengaku sudah mengevaluasi APBD yang dikirimkan gubernur beberapa waktu lalu.
"Setelah ketemuan lagi, maunya Pak Ahok gimana, DPRD maunya gimana. Bagaimanapun ini kan satu kotak, bukan kayak kita di pusat. Kalau ada pendapat yang beda, ya harus dirembug bersama. Fokusnya segera ada musyawarah jangan sampai anggaran tersandera," ujar dia.
Ahok bersama tim anggaran pemerintah daerah tiba terlebih dulu di Kemendagri, Rabu (4/3/2015). Ahok enggan berkomentar banyak terkait pertemuan ini. Hingga berita ini dimuat, pertemuan yang berlangsung tertutup itu masih berlangsung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LOV)
