medcom.id, Jakarta: Jaksa Agung M. Prasetyo mengklaim terus menindak dan mencegah korupsi agar pembangunan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan lancar. Selama 3 tahun kepemimpinan Jokowi, pihaknya terus memasang mata.
“Kejaksaan juga menekankan pencegahan, pendampingan, pengawalan, dan dukungan bagi terselenggaranya program pembangunan pemerintah supaya hasilnya optimal,” kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 20 Oktober 2017.
Dia mengatakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjalankan langkah penindakan dan pencegahan secara beriringan. “Kalau ada bukti fakta yang kuat, ada indikasi korupsi ya tentunya kita lakukan penindakan. Enggak mungkin dibiarkan,” jelas dia.
Dalam penegakan hukum, Kejagung juga kerap berkoordinasi dengan penegak hukum lain, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Selain itu, mereka juga melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kita lakukan semua. Intinya supaya bagaimana program pembangunan khususnya proyeks strategis bisa berhasil dengan maksimal dan hasilnya bisa dirasakan rakyat,” tutur dia.
Kini, kata dia, pemerintah tengah giat membangun infrasutruktur. Sementara itu, Kejagung juga turut serta dalam membangun mental untuk menjauhkan publik dari tindak pidana.
“Pembangunan mental melalui penyuluhan penerangan hukum. Kita punya jaksa masuk sekolah, jaksa masuk pesantren," jelas dia.
medcom.id, Jakarta: Jaksa Agung M. Prasetyo mengklaim terus menindak dan mencegah korupsi agar pembangunan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan lancar. Selama 3 tahun kepemimpinan Jokowi, pihaknya terus memasang mata.
“Kejaksaan juga menekankan pencegahan, pendampingan, pengawalan, dan dukungan bagi terselenggaranya program pembangunan pemerintah supaya hasilnya optimal,” kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 20 Oktober 2017.
Dia mengatakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjalankan langkah penindakan dan pencegahan secara beriringan. “Kalau ada bukti fakta yang kuat, ada indikasi korupsi ya tentunya kita lakukan penindakan. Enggak mungkin dibiarkan,” jelas dia.
Dalam penegakan hukum, Kejagung juga kerap berkoordinasi dengan penegak hukum lain, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Selain itu, mereka juga melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kita lakukan semua. Intinya supaya bagaimana program pembangunan khususnya proyeks strategis bisa berhasil dengan maksimal dan hasilnya bisa dirasakan rakyat,” tutur dia.
Kini, kata dia, pemerintah tengah giat membangun infrasutruktur. Sementara itu, Kejagung juga turut serta dalam membangun mental untuk menjauhkan publik dari tindak pidana.
“Pembangunan mental melalui penyuluhan penerangan hukum. Kita punya jaksa masuk sekolah, jaksa masuk pesantren," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
