medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi praperadilan Jero Wacik. Mereka sudah menggelar serangkaian persiapan untuk sidang praperadilan Jero.
"Kami profesional saja. Kami pelajari dulu permohonannya," kata anggota Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (7/4/2015).
Rasamala menjelaskan, KPK sudah menerima panggilan sidang praperadilan Jero pada 13 April mendatang. Kata dia, tak ada persiapan khusus untuk menghadapi Jero. "Persiapan sama seperti sebelumnya," terangnya.
Jero mendaftarkan gugatan praperadilan pada 30 Maret. Jero tak terima ditetakpan sebagai tersangka. Praperadilan diajukan terkait dua status tersangka.
"Intinya baik dari sisi hukum maupun fakta, beliau berkeberatan ditetapkan selaku tersangka di ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) dan di Budpar (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata)," tegas Kuasa Hukum Jero, Sugiyono.
Adapun KPK, sejatinya, menjadwalkan pemeriksaan kepada Jero pada Senin 6 April, soal kasus dugaan penyelahgunaan anggaran di Kemenbudpar pada 2008-2011.
Namun, Jero tak hadir dalam pemeriksaan perdana tersebut. Ia berkenan diperiksa jika putusan praperadilan sudah keluar.
medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi praperadilan Jero Wacik. Mereka sudah menggelar serangkaian persiapan untuk sidang praperadilan Jero.
"Kami profesional saja. Kami pelajari dulu permohonannya," kata anggota Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (7/4/2015).
Rasamala menjelaskan, KPK sudah menerima panggilan sidang praperadilan Jero pada 13 April mendatang. Kata dia, tak ada persiapan khusus untuk menghadapi Jero. "Persiapan sama seperti sebelumnya," terangnya.
Jero mendaftarkan gugatan praperadilan pada 30 Maret. Jero tak terima ditetakpan sebagai tersangka. Praperadilan diajukan terkait dua status tersangka.
"Intinya baik dari sisi hukum maupun fakta, beliau berkeberatan ditetapkan selaku tersangka di ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) dan di Budpar (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata)," tegas Kuasa Hukum Jero, Sugiyono.
Adapun KPK, sejatinya, menjadwalkan pemeriksaan kepada Jero pada Senin 6 April, soal kasus dugaan penyelahgunaan anggaran di Kemenbudpar pada 2008-2011.
Namun, Jero tak hadir dalam pemeriksaan perdana tersebut. Ia berkenan diperiksa jika putusan praperadilan sudah keluar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
