Sidang Umum Interpol di Bali (Foto: MTVN/Meilikhah).

Polri dan Timor Leste Bahas Penanganan Kejahatan Narkotika

Meilikhah • 09 November 2016 07:57

medcom.id, Nusa Dua: Kapolri Jenderal Tito Karnavian melakukan pertemuan bilateral dengan Timor Leste pada Senin 7 November dalam rangkaian Sidang Umum Interpol ke-85. Hasilnya, pembahasan utama pertemuan tersebut menitikberatkan pada penanganan kejahatan narkotika. "Seperti Timor Leste, kita akan tingkatkan kerja sama di bidang narkotika. Karena arus barang dari Timor Leste, baru ke Timor Barat, baru ke daerah Jawa dan lain-lain," kata Kepala Biro Misi Internasional Divisi Hubungan Internasional Polri, Brigjen Johanis Asadoma, di BNDCC, Bali, Selasa (8/11/2016). Menurut Johanis, kemudahan masuknya narkotika di Timor Leste lantaran penegakkan hukum di sana tak sekeras di Indonesia yang memiliki hukuman mati. Di Timor Leste, kata dia, maksimal hukuman bagi pelaku kejahatan narkotika hanya dua tahun penjara. "Ini dimanfaatkan pelaku menggunakan Timor Leste sebagai pintu masuk menyelundupkan narkotik," kata dia. Johanis menambahkan, selain hukuman yang ringan, masalah perbatasan darat Timor Leste dan Indonesia juga turut menyumbang kemudahan akses bagi para penyelundup untuk memasukkan barang haram narkoba. Ditambah banyak jalur-jalur tak resmi yang bisa kapan saja digunakan untuk lalu lintas masuknya narkoba. "Banyak sekali jalur tikus yang digunakan untuk menyelundupkan narkotik tersebut. Sehingga akan ditingkatkan kerja sama ke depan," jelasnya. Sidang Umum ke-85 Interpol di hari kedua menghasilkan misi Interpol dan kerja sama internasional dengan Polri. Salah satu yang dibahas dalam sidang pleno hari kedua ialah prioritas penanganan kejahatan lintas negara. (Baca: Interpol Prioritaskan Penanganan Tujuh Kejahatan). Menurut Kabag Penum Div Humas Polri Kombes Martinus SitompulAda sekitar tujuh prioritas penanganan kejahatan oleh Interpol. Tujuh prioritas penanganan kejahatan itu berkaitan dengan obat terlarang, kejahatan terorganisiasi keamanan masyarakat dan terorisme; kejahatan teknologi tinggi; cyber crime dan keuangan; perdagangan manusia; buronan; korupsi; serta lingkungan hidup.

medcom.id, Nusa Dua: Kapolri Jenderal Tito Karnavian melakukan pertemuan bilateral dengan Timor Leste pada Senin 7 November dalam rangkaian Sidang Umum Interpol ke-85. Hasilnya, pembahasan utama pertemuan tersebut menitikberatkan pada penanganan kejahatan narkotika.

"Seperti Timor Leste, kita akan tingkatkan kerja sama di bidang narkotika. Karena arus barang dari Timor Leste, baru ke Timor Barat, baru ke daerah Jawa dan lain-lain," kata Kepala Biro Misi Internasional Divisi Hubungan Internasional Polri, Brigjen Johanis Asadoma, di BNDCC, Bali, Selasa (8/11/2016).

Menurut Johanis, kemudahan masuknya narkotika di Timor Leste lantaran penegakkan hukum di sana tak sekeras di Indonesia yang memiliki hukuman mati. Di Timor Leste, kata dia, maksimal hukuman bagi pelaku kejahatan narkotika hanya dua tahun penjara.

"Ini dimanfaatkan pelaku menggunakan Timor Leste sebagai pintu masuk menyelundupkan narkotik," kata dia.

Johanis menambahkan, selain hukuman yang ringan, masalah perbatasan darat Timor Leste dan Indonesia juga turut menyumbang kemudahan akses bagi para penyelundup untuk memasukkan barang haram narkoba. Ditambah banyak jalur-jalur tak resmi yang bisa kapan saja digunakan untuk lalu lintas masuknya narkoba.

"Banyak sekali jalur tikus yang digunakan untuk menyelundupkan narkotik tersebut. Sehingga akan ditingkatkan kerja sama ke depan," jelasnya.

Sidang Umum ke-85 Interpol di hari kedua menghasilkan misi Interpol dan kerja sama internasional dengan Polri. Salah satu yang dibahas dalam sidang pleno hari kedua ialah prioritas penanganan kejahatan lintas negara.

(Baca: Interpol Prioritaskan Penanganan Tujuh Kejahatan).

Menurut Kabag Penum Div Humas Polri Kombes Martinus SitompulAda sekitar tujuh prioritas penanganan kejahatan oleh Interpol.

Tujuh prioritas penanganan kejahatan itu berkaitan dengan obat terlarang, kejahatan terorganisiasi keamanan masyarakat dan terorisme; kejahatan teknologi tinggi; cyber crime dan keuangan; perdagangan manusia; buronan; korupsi; serta lingkungan hidup.