Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

KPK Ultimatum Kontraktor di Kasus Korupsi Banjarnegara

Candra Yuri Nuralam • 08 November 2021 09:35
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum kontraktor Wasis Jatmiko agar segera memenuhi panggilan penyidik. Lembaga Antirasuah ingin menggali keterangan Wasis terkait dugaan rasuah pemborongan, pengadaan, atau persewaan di Banjarnegara pada 2017 sampai 2018.
 
"Yang bersangkutan tidak hadir dan segera dilakukan penjadwalan ulang kembali," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin, 8 November 2021.
 
Wasis diminta hadir dalam pemanggilan berikutnya. Keterangan dia diperlukan untuk membuat terang rasuah ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono diduga menerima uang dari pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara. Dia diyakini menerima Rp2,1 miliar yang dari beberapa proyek. Budhi dibantu pihak swasta Kedy Afandi yang sekaligus orang kepercayaannya.
 
Budhi dan Kedy disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Baca: KPK Dalami Modus Bupati Banjarnegara Memalak Kontraktor
 
KPK menduga Budhi dan Kedy melanggar Pasal 12 huruf (i) yang menyebut pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
 
Kedua orang itu juga disangkakan melanggar Pasal 12B yang menyebut setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif