BKN Tak Bisa Menyerahkan Jawaban TWK ke Pegawai KPK

Jakarta: Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria mengatakan pihaknya tidak bisa memberikan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) ke pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberian jawaban bukan kewenangan BKN. "Kalau kami diminta, maka kami akan meminta lagi kepada pemilik instrumen dan data itu, karena instrumennya tidak di kami," kata Bima di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Selatan, Selasa, 22 Juni 2021. Ia mengatakan pihaknya hanya menerima hasil kumulatif dari hasil TWK pegawai KPK. Hasil itu sudah diberikan ke KPK sejak lama "BKN sekarang ini tidak memegang dokumen apa-apa," ujar Bima. Baca: KPK Minta Protes TWK Dilakukan Melalui Jalur Hukum Bima mengatakan hasil penilaian TWK dibagi menjadi dua bagian. Pertama, indeks moderasi bernegara yang disimpan Dinas Psikologi Angkatan Darat (AD).  Kedua, profiling yang dipegang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dia mengatakan pemberian dua hasil itu tidak bisa dilakukan sebab BNPT dan Dinas Psikologi AD menolak menyerahkan. "Dinas Psikologi AD mengatakan berdasarkan ketetapan Panglima TNI itu rahasia, oke. Saya tanya ke BNPT, ini kalau profiling bisa enggak diminta? Profiling ini didapatkan dari suatu aktivitas intelijen, sehingga menjadi rahasia negara, oke," kata Bima. Sebelumnya, sebanyak 30 permintaan pembukaan hasil TWK masuk melalui pejabat pengelola informasi dan data (PPID) KPK. Lembaga Antikorupsi tidak bisa sembarangan memberikan data soal TWK. KPK harus berkoordinasi dengan BKN terlebih dahulu. BKN harus tahu permintaan itu dan memberikan restu sebelum KPK memberikan datanya.BKN Tegaskan Jawaban TWK Tak Bisa Diberikan ke Pegawai KPK